28 Bulan tak Bayar Pajak, Hotel Ini pun Disegel – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Makassar

28 Bulan tak Bayar Pajak, Hotel Ini pun Disegel

Chairil-Hotel-MYKO-Panakukkang-1

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Petugas Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Makassar mengambil tindakan tegas terhadap tempat usaha yang menunggak pajak. Dua lokasi langsung disegel, kemarin (18/4)

Keduanya masing-masing Hotel Hertasning di Jalan Hertasning dan Pondok Happy di Jalan Onta Lama. Selain itu, Hotel Miko yang dibangun di kawasan Mall Panakkukang, juga disebut melanggar oleh Dispenda.

‘”Dua tempat usaha terpaksa kita segel karena tidak membayar pajak. Upaya pendekatan sudah dilakukan. Tapi wajib pajak mengabaikannya dan tetap tidak melaksanakan kewajibannya,” kata Harryman, Kepala Seksi Bagi Hasil dan Analisa Pendapatan Dispenda Kota Makassar, Senin (18/4).

dijelaskan Harryman, Hotel Hertasning memiliki kewajiban pajak rata-rata sebesar Rp4 juta setiap bulannya. Tunggakan pajaknya berlangsung sejak November 2013 hingga sekarang.

”Artinya, wajib pajak Hotel Hertasning sudah 28 bulan tidak membayar pajak. Nilainya mencapai ratusan juta. Kami sangat menyayangkan sikap pemilik usaha ini. Mestinya dia memberi contoh kepada wajib pajak lainnya,” terang Harryman.

Hotel Hertasning dilengkapi dengan sejumlah fasilitas. Salah satunya bar yang diberi nama C’est la vie Bar and Dine. Selain itu ada juga usaha spa serta pencucian mobil.

Saat penyegelan dilakukan di Hotel Hertasning, tak ada satupun yang keluar menemui petugas Dispenda. Baik karyawan maupun petugas lainnya memilih berada di dalam hotel saat stiker ditempelkan di kaca.

Setelah dari Hotel Hertasning, petugas Dispenda yang didampingi dua personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengarah ke Pondok Happy di Jalan Onta Lama. Penyegelan terhadap tempat usaha ini langsung dilakukan dengan memasang stiker di depannya.

Menurut Harryman, penyegelan terhadap Pondok Happy dilakukan, juga karena menunggak pajak. Meski tempat usaha tersebut sudah tidak beroperasi lagi, namun pemiliknya tidak pernah melapor ke Dispenda.

”Pondok itu sudah tidak beroperasi. Tetapi seharusnya kan pemiliknya melaporkannya, agar kita melakukan penghentian pembayaran pajak. Pemiliknya sudah tidak membayar pajak sejak Juni 2013,” jelas Harryman lagi.

Terpisah, Kepala Seksi Penagihan Pajak Hotel, Hiburan dan Air Bawah Tanah, Muh Ramli Thalib yang ikut serta dalam penyegelan itu, menjelaskan maksud dari tindakan tegas ini.

Menutur dia, penyegelan dilakukan bersama antara bidang empat dan satu Dispenda Kota Makassar dibantu Satpol PP sebagai penegak perda. Pemasangan stiker penunggak pajak merupakan peringatan terhadap pemilik usaha untuk segera melunasi pajaknya.
”Owner perusahaan diberi waktu 7×24 jam untuk segera membayar pajaknya. Jika tidak, akan ada sanksi yang lebih keras lagi. Misalnya tidak diperbolehkan lagi untuk menerima tamu,” jelas Ramli.

Diakui Ramli, Hotel Hertasning sudah dua tahun tidak membayar pajaknya. Sebagai pejabat yang membidangi penagihan pajak hotel, Ramli sudah berusaha melakukan pendekatan secara persuasif.

”Saya sudah beberapa kali datang untuk bertemu dengan pemilik hotel. Tapi selalu saja ada alasannya, sehingga tidak pernah bisa bertemu. Saya kemudian melaporkan hasil pekerjaanku ke kabid. Selanjutnya ditindaklanjuti kabid dengan melapor ke kadis. Kadis kemudian menyetujui dan menandatangani surat perintah untuk dilakukan penyegelan dengan memasang stiker,” terang Ramli lagi.

Diakui, tidak menutup kemungkinan banyak pemilik usaha yang melakukan hal serupa, menunggak pajak hingga ratusan juta. Karena itu, pemasangan stiker penunggak pajak ini akan menjadi pembelajaran mereka untuk segera melunasi kewajibannya. Dispenda juga akan tetap melakukan penindakan-penindakan seperti ini secara bertahap.

Dari Ramli Thalib diketahui jika pemilik Hotel Hertasning dan Pondok Happy merupakan kakak beradik. Jordan yang mengelola Pondok Happy adalah kakak, sementara adiknya Mikael menangani Hotel Hertasning.

Jika Hotel Hertasning menunggak pajak hingga ratusan juta, persoalan berbeda mendera pembangunan Hotel Miko Mall Panakkukang. Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kota Makassar menyebut hotel tersebut melanggar dan hingga saat ini belum mengantongi Amdal.
”Kita sudah menghentikan pembangunannya. Pihak hotel sudah membongkar bagian bangunan yang melanggar karena tidak sesuai dengan gambar,” jelas Ahmad Kafrawi, Kepala DTRB Kota Makassar, kemarin.

Kepala Seksi Penagihan Fungsi DTRB, A Ono Indra Chandra menambahkan, terdapat kolom bangunan yang mesti dibongkar. ”Hotel Miko dibangun tidak sesuai dengan gambar. Sebelumnya yang dipersoalkan diantaranya kanopi gantung yang ada di gambar. Tetapi di lapangan melakukan penambahan kolom. Selain itu juga menganggu estetika kota,” terang Ono.

Sementara Kabid Pengawasan DTRB Kota Makassar, Sulyadi Supomo, menegaskan setiap kegiatan yang melanggar akan menjadi fokus penertiban.
“Kita tunggu perintah dari atasan. Kalau bangunan itu melanggar dan sudah ada perintah, kita akan eksekusi,” tandasnya.

Sementata Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto menegaskan bahwa pihak Hotel Miko tidak bisa melakukan kegiatan di lapangan, sebelum mengantongi amdal yang sesuai dengan kondisi saat ini.

“Belum ada amdalnya itu. Banyak yang mesti disesuaikan. Katanya ada amdalnya, tapi sudah tidak sesuai,” kata Danny, sapan akrabnya. (ucu/rus/fajar)

loading...
Click to comment
To Top