Reklamasi Teluk Jakarta Berpotensi Terjadi Pemadaman Listrik – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Jabodetabek

Reklamasi Teluk Jakarta Berpotensi Terjadi Pemadaman Listrik

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Reklamasi Teluk Jakarta dinilai akan berdampak pada sejumlah sektor. Di antaranya adalah penurunan daya thermal pada pembangkit listrik Muara Karang dan Tanjung Priok.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menerangkan, reklamasi dapat menyebabkan terjadinya penurunan daya pembangkit listrik. Hal tersebut tentu akan berimbas pada penurunan pasokan listrik di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. 

“(Reklamasi Teluk Jakarta) berpotensi terjadinya pemadaman listrik dalam jangka waktu yang lama akibat temperatur dan penurunan jumlah air pendingin,” terang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar pada rapat kerja dengam komisi VII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/4). 

Lebih lanjut, dia menjelaskan, potensi terjadinya pemadaman tersebut disebabkan sistem pendingin yang terganggu karena sampah dan kualitas air pendingin yang tidak memenuhi persyaratan. Bahkan, bisa mendatangkan bencana banjir.

Dampak lainnya yaitu, akan terjadi kenaikan temperatur dan sedimentasi (pengendapan) pada sistem air pendingin sehingga kemampuan daya akan menurun. “Juga kenaikan biaya operasi PLTU Muara Karang di unit 4 dan 5,” tutur dia. 

Selain itu, di bawah laut Pantai Utara Jakarta ini merupakan area yang dipenuhi pipa minyak dan gas serta kabel telekomunikasi. Terdapat pula kabel bawah laut yang menghubungkan jaringan nasional dan internasional.

Apabila kontruksi reklamasi dijalankan, tentunya akan mengganggu jaringan pipa bawah laut tersebut. Dampak terhadap jaringan pipa dan kabel itu, kata Siti, hanya bisa ditanggulangi dengan merelokasi fasilitas yang ada. Atau, dengan pengaturan ulang wilayah yang akan terdampak reklamasi. 

“Kalau kabel nggak bisa digeser, rencananya pulau digeser. Kami akan kaji lagi,” tutur politikus NasDem itu. 

Siti kembali menegaskan bahwa reklamasi Teluk Jakarta ‎pada prinsipnya para pengembang harus memenuhi persyaratan yang diberikan pemerintah. Apabila aturan yang telah ditetapkan tidak bisa dipenuhi para pengembang, pemerintah akan mencabut ijin proyek tersebut. (dna/JPG)

Click to comment
To Top