Deal! Sekarang Angkutan Umum Aplikasi Sah Jika Ikuti Syarat Ini – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ekonomi & Bisnis

Deal! Sekarang Angkutan Umum Aplikasi Sah Jika Ikuti Syarat Ini

FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Angkutan umum berbasis aplikasi akhirnya memiliki payung hukum yakni, Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 32/2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Pudji Hartanto mengatakan, Permenhub tersebut mengatur lima jenis layanan. Rinciannya, angkutan antar jemput, permukiman, karyawan, carter dan sewa.

Angkutan tersebut diatur mulai dari ketentuan kendaraan yang digunakan hingga badan usaha yang menaungi.  ”Jadi wajib berbadan usaha. Ini juga akan jadi momentum untuk menertibkan angkutan umum tidak dalam trayek,” katanya di Kantor Kemenhub, Jakarta, Jumat (22/4). Permenhub No 32/2016 ini tentu diharapkan bisa menjadi solusi untuk permasalahan angkutan berbasis aplikasi. Tapi sepertinya, aturan ini masih berpotensi memicu kontroversi.

Sebab, banyak peraturan baru yang dirasa memberatkan, terutama bagi pemilik angkutan umum berbasis aplikasi grabcar dan uber. Salah satunya yang menyangkut soal kewajiban surat tanda nomor kendaraan (STNK) atas nama perusahaan. Padahal, kendaraan grabcar dan uber hampir seluruhnya atas nama pribadi. Kemenhub sendiri sudah tidak mau tawar menawar.

Pudji menegaskan, aturan ini harus tetap jalan. ”Bisa ke notaris untuk melakukan perjanjian dari kedua belah pihak bila memang ada kekhawatiran,” ujarnya. Sekjen Koperasi Trans Usaha Bersama (tempat Uber bernaung) Musa Emyus membenarkan soal kekecewaan para anggotanya terkait aturan ini. Sebab, pengurusan balik nama STNK bukan hanya perkara sepele. Kewajiban ini akan memaksa mereka kembali mengeluarkan biaya. ”Balik nama harus keluar biaya. Kemudian, kalau harus ke notaries juga, apa tidak biaya lagi,” ujarnya.

Tapi, menurut dia, pihaknya sudah berembuk dengan anggotanya. Mereka sepakat, pihak koperasi yang akan membayar biaya balik nama ini. Pendekatan ini, kata dia, termasuk kekhawatiran mereka atas permasalahan yang mungkin muncul setelah mobilnya beratas nama perusahaan. ”Kami beri penjelasan dan kepastian. Pada akhirnya mereka mau menerima. Ya bagaimana lagi, kalau tidak dipenuhi maka mata pencaharian kami akan hilang. Kita kan memang niatnya mencari nafkah ya,” ungkapnya.

Country Head Marketing Grab Indonesia Kiki Rizki mengatakan, pihaknya mengaku akan mencari informasi detil mengenai pernyataan pemerintah. Sebab, dia belum mendengar langsung apa yang dimaksud Kemenhub soal larangan penentuan tarif oleh penyedia aplikasi tranportasi online. ’’Kami baru mendengar dari media terkait hal tersebut. Tentu, kami akan segera mengupayakan pertemuan dengan regulator untuk membahas detil pernyataan tersebut. Saya tak mau berspekulasi terhadap apa yang belum jelas. Kan aturan ini baru bergulir bulan Oktober,’’ ungkapnya. Dia menjelaskan, selama ini memang Grab sebagai penyedia aplikasi Grabcar tidak menentukan sendiri tarif layanan. Tarif yang tersedia dalam aplikasi tersebut merupakan input dari koperasi yang menjadi rekan perusahaan. Itu pun ditentukan berdasarkan regulasi yang sudah ada di Indonesia. ’’Karena prinsip kami rental, maka kan harus memilih tarif berdasarkan jarak tempuh atau waktu. Nah, kami akhirnya memilih jarak tempuh. Besaran yang  kami tentukan pun berdasarkan dari tarif taksi di Indonesia,’’ ungkapnya. (mia/bil)

loading...
Click to comment
To Top