PLN Ngaku, Sediakan Listrik Sendiri Butuh Dana Besar – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ekonomi & Bisnis

PLN Ngaku, Sediakan Listrik Sendiri Butuh Dana Besar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Masyarakat Peduli Listrik (MPL) menyampaikan masukan dengan mengkaji pernyataan otoritas kelistrikan pada 2014 lalu tentang kualitas kinerja dan keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Di tahun itu, Direktur Perencanaan dan Afiliasi Anak Perusahaan PLN Murtaqi Syamsuddin mengaku masih belum dapat menyediakan listrik sendiri untuk memenuhi kebutuhan pelanggan lantaran keterbatasan dana. Disebut bahwa untuk menyediakan listrik sendiri dibutuhkan dana yang tidak sedikit.

“Jadi, pertumbuhan listrik nasional yang terus meningkat setiap tahun sekitar 8,5 persen atau tumbuh 5.700 megawatt dalam tiap pertumbuhan ekonomi 6,5-7 persen per tahun tidak dapat diatasi,” kata Direktur Eksekutif MPL Tomy Radja kepada wartawan di Jakarta, Minggu (24/4).

Dia menjelaskan, selama ini PLN bekerja sama dengan pemerintah mendanai program, seperti Rencana Usaha Penyedia Jasa Tenaga Listrik (RPUPTL) yakni penambahan pembangkit plus transmisi mencapai USD 125 miliar dalam 10 tahun ke depan atau per tahunnya USD 12,5 miliar. Jadi pendanaan pertumbuhan pembangkit dan infrastruktur harus dibiayai pemerintah.

Diketahui juga bahwa PLN membutuhkan dana investasi sekitar Rp 115 triliun untuk menyelesaikan planning yang sudah dipersiapkan termasuk pembangunan pembangkit listrik serta penambahan jaringan. Sebagaimana diungkap direktur utamanya kala itu Nur Pamudji.

Diprediksi oleh petinggi PLN, jika program pembangunan jaringan ditunda maka akan muncul persoalan lain hingga dua tahun mendatang. Dengan gamblang disebut bahwa membangun tower tidak bisa dilakukan dalam sebulan dua bulan. Pembangunan yang terlambat bisa menimbulkan kekurangan pasokan listrik dan ketidakmampuan penyaluran di tahun-tahun selanjutnya.

“Dana investasi itu sendiri merupakan subsidi dari pemerintah kepada PT PLN pada APBN-P 2014 sekitar Rp 100 triliun, dari sebelumnya APBN 2014 sebesar Rp 76 triliun,” jelas Tomy.

Ternyata investasi jaringan tidak diperbolehkan mengandalkan pihak swasta (Independent Power Producer/IPP) karena hanya untuk pembangunan pembangkit listrik, sehingga tidak bisa ikut dalam penambahan jaringan. Hal ini sesungguhnya esensi yang kerap tidak disadari dari keberadaan PLN sampai sekarang.

Dari sisi teknologi, Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) bisa dibangun dalam dua tahun untuk mengatasi kekurangan dan hanya membutuhkan dana sekitar USD 1 miliar untuk pembangunan PLTGU 10 Megawatt atau investasi setara USD 1 juta per Megawatt. Namun, pembangunan jaringan untuk mendistribusikan energi kepada masyarakat terbukti lebih rumit ketimbang pembangunan pembangkit.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman pernah menyebut bahwa keterlambatan realisasi sejumlah proyek pembangkit listrik berpotensi memicu krisis listrik pada 2018.

Lalu, Sofyan Basir pengganti Nur Pamudji yang mewarisi utang Rp 470 triliun pernah menyatakan bahwa hutang itu bukan dosa, jika hasilnya lebih baik.

“Efisiensi biaya bisa memberi hasil yang baik dari utang. Dengan berutang, maka pendapatan harus meningkat. Itu menunjukan berutang baik untuk perusahaan,” kata Tomy.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengaku yang menjadi tantangan Sofyan untuk dapat diselesaikan adalah pengelolaan utang perseroan yang sangat besar. Dia yakin Sofyan akan sangat membantu menyehatkan utang tersebut.

Malah tantangan diberi oleh Rini agar Sofyan mengelolaan sumber daya manusia lebih berkualitas‎ dari sebelumnya, mengingat tuntutan PLN harus bisa mengaliri listrik seluruh wilayah Indonesia pada 2020.

“Terlepas dari semua itu apakah PLN mampu memangkas kendala-kendala yang ada pada dirinya sembari melakukan pekerjaan utamanya membangun jaringan untuk memerangi kegelapan yang dialami rakyat?” tanya Tomy.

Untuk menguji kesiapan tersebut, dalam waktu dekat, MPL akan ungkap realitas yang terjadi di lapangan. Baik itu terkategori menghadang atau mendukung kinerja PLN di sebagian wilayah Sumatera.

Sumatera menjadi salah satu percontohan sebab ada temuan bahwa sebenarnya justru birokrasi di daerah yang menjadi faktor dominan menghalangi program listrik untuk rakyat. Padahal para pemimpin lokal kerap meneriakkan wilayahnya yang serba kekurangan dilayani PLN.

“Ini seharusnya segera disikapi oleh pemerintah pusat sebab bagaimanapun upaya memberikan pemerataan penerangan listrik adalah tanggung-jawab kepada rakyat,” jelas Tomy.

Di sisi lain, lanjutnya, pemerintah pusat harus bisa menegakkan wibawa sebagai langkah konkrit supaya perilaku menghalagi pembangunan sarana vital milik negara.

“Jangan sampai PLN dikalahkan oleh penguasa lokal yang berfikiran kedaerahan,” tegas Tomy. [rus]

Click to comment
To Top