Kena Lagi, KPK Tetapkan Dua Tersangka Kasus Suap PT Berdikari – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Hukum

Kena Lagi, KPK Tetapkan Dua Tersangka Kasus Suap PT Berdikari

19980_37983_KPK ILUSTRASI

FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan dua tersangka baru terkait kasus dugaan suap pengadaan pembelian pupuk jenis urea tablet non subsidi. Keduanya adalah Komisaris CV Timur Alam Raya, Sri Astuti (SA) dan Wiraswasta bernama Budianto Halim Widjaja (BHW).

Pelaksana harian Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati mengatakan bahwa penetapan dua orang tersangka ini merupakan pengembangan penyidik KPK dari kasus dugaan suap pengadaan pembelian pupuk jenis urea tablet non subsidi yang menyeret Vice President sekaligus Direktur Keuangan PT Berdikari Siti Marwa sebagai tersangka.

“Dalam pengembangan dugaan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada PT berdikari persero, penyidik KPK menetapkan dua swasta yaitu SA dan BHW, ditetapkan sebagi tersangka hari ini,” ujar dia saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (26/4).

Terkait penyidikan tersebut, lanjut Yuyuk, penyidik KPK juga melakukan pengeledahan di dua lokasi di Semarang, Jawa Tengah. Pengeledahan pertama tertuju kepada kantor Perhutani unit I di jalan Pahlawan, Semarang, Jawa Tengah. Kemudian di kantor PT Berdikari persero di kompleks pertokoan Jurnatan, jalan Kasuari, Semarang, Jawa Tengah.

“Dari pengeledahan itu, penyidik menyita barang bukti berupa dokumen dan barang elektronik,” ujar Yuyuk.

KPK pernah mengeledah rumah dua rumah Komisaris CV Timur Alam Raya Sri Astuti. Kala itu, Sri masih berstatus saksi suap pembelian pupuk PT Berdikari. Penggeledahan tersebut dilakukan dalam rangkaian penyidikan suap pembelian pupuk, dengan tersangka Vice President sekaligus Direktur Keuangan PT Berdikari Siti Marwa. Diketahui, CV Timur Alam Raya merupakan salah satu vendor pupuk di PT. Berdikari.

Atas perbuatannya Sri Astuti dan Budianto Halim Widjaja disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. [sam]

loading...
Click to comment
To Top