SPLI Minta Pemerintah Cegah Swastanisasi Listrik – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ekonomi & Bisnis

SPLI Minta Pemerintah Cegah Swastanisasi Listrik

Listrik

FAJAR.CO.ID, JAKARTA-Serikat Pekerja Listrik Indonesia (SPLI) memahami dan mendukung aksi Serikat Pekerja Perusahaan Listrik Negara (SPN), yang menolak swastanisasi ketenagalistrikan dan meminta Direksi PT PLN (Persero) tidak membiarkan pelemahan perusahaan listrik negara secara sistematis.

“Kita sebagai mitra SPN dan juga PLN tidak ingin ada pihak yang mendorong PLN mengabaikan perannya sebagai salah satu pengelola cabang produksi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak.” Kata  Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) SPLI, Ir. Sukiman dalam keterangannya kepada pers di Jakarta, Senin (24/4).

Unjuk rasa SPN digelar pada tanggal 19 dan 20 April lalu. Ribuan orang berkumpul di depan Kantor Pusat PLN Jl. Trunojoyo, Jakarta Selatan. Aksi yang sama juga dilakukan di kantor PLN di sejumlah daerah. Dalam pada itu di antara para peserta aksi di Jakarta, merupakan perwakilan dari pekerja PLN dari Sabang sampai Merauke. Mereka sepakat, menyuarakan dan memperjuangkan agar PLN menolak swastanisasi ketenagalistrikan.

Menurut Ir. Sukiman, liberalisasi yang kebablasan bisa menjadikan negara seakan dilemahkan perundang-undangan dan aturan yang kita buat sendiri. Di sektor perbankan misalnya, saat ini investor asing dan perbankan milik asing semakin merajalela dan seakan mendapat peluang bisa mengatur sektor finansial negara ini.

Dari banyak pengalaman swastanisasi yang telah dilakukan itu, tidak seharusnya pemerintah mudah membuka kebebasan yang memungkinkan sektor industri energi kekelistrikan lebih dominan dikuasai swasta maupun investor asing. “Kita harus punya daulat di sektor ketenagalistrikan, demi memenuhi hajat hidup orang banyak,” tegas Ketua Umum didampingi Sekretaris Jenderal DPP SPLI, Subachtiar Rivai, ST.

SPLI selama ini tetap sinergis bekerja sama dengan SPN dan PLN. Oleh sebab itu aspirasi untuk mengingatkan Direksi PLN agar bersikap dan bertindak lebih tegas menolak semakin banyaknya pengelolaan sektor ketenagalistrikan kepada pihak swasta, perlu kita dukung bersama. Liberalisasi yang sering dijadikan dasar agar peran swasta mendapat hak pengadaan dan pengelolaan ketenagalistrikan, jangan sampai menyimpang jauh dari isi UU 25/2007 tentang Penanaman Modal dan UU 30/2009 tentang Kelistrikan. (rilis)

 

loading...
Click to comment
To Top