Lama Banget, Sekda DKI Digarap KPK Sampai 8 Jam – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Nasional

Lama Banget, Sekda DKI Digarap KPK Sampai 8 Jam

FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah, diperiksa penyidik KPK selama delapan jam sebagai saksi kasus suap ‎pembahasan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RWZP3K) Provinsi Jakarta dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dengan tersangka M. Sanusi.

Saefullah mengaku ditanya seputar kewajiban pengembang dalam proyek reklamasi teluk Jakarta. Hal itu jugalah yang sedang ditelisik KPK untuk mengetahui peran pihak lain. Sebab lembaga antirasuah itu menaruh curiga tentang pembahasan Raperda yang tidak pernah kuorum. KPK menduga adanya permainan di balik penundaan pembahasan dua raperda itu.

Menurutnya, besaran kewajiban bagi pengembang merupakan pembahasan yang alot antara Pemprov DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta. Saefullah menjelaskan dalam draf RTR Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta yang diajukan Pemprov DKI Jakarta, tetap memasukkan perhitungan 15 persen dari total lahan yang dijualbelikan dikali dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) sebagai kewajiban pengembang. Hal ini, lanjut Saefullah yang menyita waktu dalam pengesahan RTR Kawasan Strategis pantai utara Jakarta.

Namun belakangan, Pemprov DKI Jakarta melunak dengan memasukkan kewajiban tersebut dalam Peraturan Gubernur (Pergub).

“Kita lapor ke Gubernur, tadinya tidak setuju kalau itu diatur di Pergub. Tapi karena ini alot akhirnya sempet setuju, maka lahirlah draf kedua kita yang bulan Februari tanggal 22 Februari. Dalam draf kedua itu, jadi berubah pasal. Jadi pasal 110 ayat 13 berbunyi mengenai besaran mengenai tata cara soal kontribusi tambahan akan diatur melalui pergub,” ujar Saefullah di Gedung KPK, Jakarta selatan, Rabu (27/4).

Meski telah dimasukkan kedalam Pergub, besaran kewajiban pengembang masih terus diperdebatkan antara Pemprov DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta. Hal ini jugalah yang membuat kedua Raperda tersebut menuju jalan buntu alias deadlock.

“(Kewajiban Pengembang) dibahas lagi, dan memang kita pada akhirnya belum sepkat antara eksekutif dan legislatif tentang besaran tambahan kontribusi itu,” urai mantan Walikota Jakarta Utara ini.

Diketahui, dalam Raperda yang diajukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ada tiga kewajiban bagi pengembang. Pertama, perlu menyediakan ruang terbuka hijau beserta fasilitas sosial dan umum. Kedua, wajib memberikan lahan sebanyak lima persen dari total yang dapat dijual agar pemerintah dapat membangun rumah susun. Ketiga, wajib membayar uang untuk kas daerah dengan penghitungan 15 persen dari total lahan yang dijualbelikan dikali dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

Kewajiban ketiga inilah yang belum disepakati oleh DPRD DKI Jakarta. Legislatif ingin kewajiban ketiga dihapus dan diganti dengan konversi uang dari kewajiban kedua.

Namun Ahok, sapaan akrab Gubernur DKI Jakarta berniat tetap mempertahankan ketiga kewajiban tersebut. Apabila poin ketiga dihapus, maka ia akan mencari solusi melalui penetapan kewajiban pengembang di Peraturan Gubernur

“DPRD mau 15 persen dari 5 persen kontribusi. Kalau kita kan maunya 15 persen dikali NJOP dikali total lahan yang dijualbelikan. Intinya kita nggak pernah sepakat. Kontribusi ini nggak pernah sepakat dengan dewan,” tutup Saefullah. [zul]

Click to comment
To Top