Nantinya Konsep Tarif Uber Seperti Ini – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ekonomi & Bisnis

Nantinya Konsep Tarif Uber Seperti Ini

aplikasi

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah akhirnya tidak mengatur tarif angkutan taksi berbasis aplikasi. Angkutan itu eksekutif yang dipesan menggunakan aplikasi online diserahkan kepada pengguna jasa dan penyedia jasa.

“Untuk taksi online, tarif tidak ada persetujuan dari pemerintah. Kesepakatan saja pengguna dengan perusahaan penyedia jasa,” ujar Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Pudji Hartanto Iskandar dilansir Indopos, Kamis (28/4/2016).

Model sistem penarifan ini sama halnya dengang angkutan bajaj. Antara penumpang dengan pengumudi dapat menyepakati berharap tarif yang dikenakan untuk satu kali perjalanan. Hanya untuk bajaj terjadi bentuk negosiasi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa.

Lebih jauh mantan Kapolda Sulawesi Selatan (Sulsel) itu mengatakan, penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permen) Nomor 32 tahun 2016.

Di permen tersebut diatur sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Tidak hanya itu, peraturan tersebut juga selaras dengan UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas.

“Di dalam Peraturan Menteri nomor 32 tahun 2016, sudah sangat jelas diatur persyaratan tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

Seperti menggunakan taksi, dengan tujuan tertentu, keperluan pariwisata dan di kawasan tertentu. Banyak perusahaan yang bertanya ke saya terkait persyaratan-persyaratan tersebut,” ujar Pudji.

Misalnya soal STNK harus atas nama perusahaan. Sedangkan kendaraan ada yang dimiliki pribadi.

“STNK bisa atas nama perusahaan, tapi cq. Jadi kalau sudah tidak kerja, kendaraan dapat ditarik pemiliknya. Kami akan koordinasi dengan polri terkait STNK,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Angkutan dan Mutimoda, Ditjen Perhubungan Darat,  Cucu Mulyana mengatakan, kewajiban perusahaan aplikasi, jika bekerjasama dengan perusahaan angkutan umum, perusahaan aplikasi harus punya kewajiban untuk mendaftarkan.

Kalau perusahaan tetap menjadi penyedia aplikasi, misalnya Grab dan Uber, harus bekerjasama dgn badan hukum (koperasi) yang memiliki izin menyelenggarakan transportasi umum.

Sebagaimana diketahui, saat in armada taksi berbasis aplikasi harus mengurus izin operasi ke Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta. Sehingga armadanya dapat beroperasi secara resmi. (dai/iil/JPG)

loading...
Click to comment
To Top