Diskusi LBH Kami: Reklamasi Pantai Makassar Boleh Saja, Tapi.. – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Makassar

Diskusi LBH Kami: Reklamasi Pantai Makassar Boleh Saja, Tapi..

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR- Ramainya perdebatan reklamasi pantai menarik perhatian berbagai pihak. Salah satunya, dari lembaga Bantuan Hukum Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (LBH Kahmi). Mereka menggelar diskusi terkait reklamasi pantai yang saat ini sedang ramai diperdebatkan. Diskusi berlangsung di Warkop 212 Jalan Boulevard Panakkukang, Senin (2/5).

Seperti dikutip dari beritakotamakassar.com, diskusi tersebut melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari praktisi hukum, akademisi, anggota DPRD, aktifis, LSM, mahasiswa, dan masih banyak lagi.

Direktur LBH Kahmi, Amrullah Tahir mengatakan, diskusi digelar untuk mengetahui pendapat berbagai kalangan terkait aktifitas reklamasi pantai. Tidak secara spesifik mengarah ke Centerpoint of Indonesia (CoI), namun ke seluruh aktifitas reklamasi di daerah ini.

Namun sayang, karena CoI saat ini sedang hangat dibahas, topik pembicaraan mengarah ke sana. Diskusi dipandu moderator Irwan Muin yang juga seorang praktisi hukum.

Salah seorang pakar hukum yang diminta untuk berbicara, Amran Razak menjelaskan, isu reklamasi saat ini memang cukup seksi untuk dibahas, menyusul reklamasi Teluk Jakarta yang sedang digugat. Apalagi, reklamasi pantai saat ini mendapat perhatian khusus dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Memang banyak fenomena menarik soal reklamasi. Tanah-tanah di Makassar sudah sangat mahal, sehingga reklamasi menjadi salah satu alternatif,” jelas Amran.

Pada dasarnya, lanjut Amran, reklamasi itu tidak haram namun harus memenuhi beberapa syarat. Diantaranya, tidak boleh mengorbankan biota laut atau lingkungan, untuk kemaslahatan umat manusia, harus dikelola oleh pemerintah bukan pihak swasta. Selain itu, walaupun ada zonasi apakah menjadi Kawasan Strategis Nasional (KSN) atau Kawasan Strategis Provinsi (KSP), tetap harus ada sinkronisasi keduanya.

Anggota DPRD Kota Makassar, Rahman Pina menjelaskan, sejak awal, reklamasi Pantai Losari menjadi pembahasan yang cukup keras di DPRD Makassar. Saking alotnya, CoI dibahas anggota dewan selama dua periode apakah masuk dalam Perda Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) atau tidak.

Namun, setelah tim naskah akademik Pemkot Makassar bisa meyakinkan bahwa CoI bisa menjadi ikon daerah dan pengelolaannya tidak boleh dikendalikan swasta, serta memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, reklamasi itu masuk dalam RTRW Kota Makassar.

Luas areal RTRW adalah 157 hektare. Seluas 57 hektare akan menjadi kewenangan pemprov dan 100 hektare oleh swasta. Belum lagi alokasi luasan reklamasi sebesar 30 persen yang diperuntukkan bagi fasilitas umum (fasum) dan fasilitas khusus (fasus).

“Menurut saya, terkait pengelolaan reklamasi itu dijaga betul oleh pemprov,” ungkapnya.

Salah seorang peserta diskusi yang kontra dengan aktifitas reklamasi, Dasar Desi mengatakan, banyak persoalan yang harus dipertanyakan terkait reklamasi Pantai Losari. Salah satunya, soal Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Dia mengatakan izin Amdal yang dikeluarkan untuk reklamasi ibarat ” jeruk minum jeruk”.

Alasannya, reklamasi dilakukan Pemprov Sulsel sementara izin Amdal juga dari pemprov. Otomatis izin amdalnya layak untuk dipertanyakan. Dia juga mempertanyakan pengelolaan CoI yang melibatkan swasta.

Belum lagi dampak lingkungan dan sosial yang terjadi karena adanya aktifitas reklamasi itu. “Saya berharap reklamasi itu dihentikan saja,” tegasnya.

Diskusi sempat memanas ketika salah satu peserta meminta LBH Kahmi menyatakan sikapnya apakah setuju atau tidak dengan reklamasi CoI.

Namun moderator diskusi, Irwan menegaskan Kahmi punya sikap sendiri tanpa ada tendensi berpihak ke mana. Diskusi dilakukan untuk menggali respon masyarakat terhadap aktifitas reklamasi. Jangan sampai ada yang mencurigai pihaknya terikat dan dipengaruhi salah satu kubu. (rhm/rus)

To Top