Pemda Diminta Perbaiki Investasi UMKM di Daerah – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ekonomi & Bisnis

Pemda Diminta Perbaiki Investasi UMKM di Daerah

PAMER HASIL : Sejumlah pegawai UD Sakana, salah satu UKM di Kota Mataram, memproduksi berbagai makanan ringan khas Lombok, Sabtu (23/01) kemarin.

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mendesak gubernur dan bupati serta aparat di daerah menopang target pemerintah pusat dalam memperbaiki peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia.

“Peran kepala daerah sangat strategis dalam mendorong masuknya investasi. Izin usaha, utamanya usaha kecil menengah sudah terdelegasikan ke kabupaten,” ujar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi sebagaimana siaran pers yang diterima JawaPos.com (Fajar Group), Minggu (8/5).

Dia  mengingatkan agar Pemda tidak memandang sebelah mata investasi di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

Data menunjukan, kontribusi UMKM atas investasi nasional sekitar 50 persen  per tahun. UMKM bahkan mampu menyerap angkatan kerja sebesar 97 persen  dan kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto  (PDB) rata-rata di atas 50 persen  per tahun.

“Secara agregat peran UMKM cukup signifikan. Ini yang tidak boleh kita pandang sebelah mata. Ada banyak peluang menarik investasi di UMKM,” ujar Bahlil.

Saat ini, Indonesia menduduki peringkat ke-109 dari 189 negara sebagaimana survei yang dilakukan oleh Bank Dunia. “Kita ini jauh tertinggal dibandingkan dengan negara Asean lainnya seperti Singapura pada posisi 1, Malaysia pada posisi 18,  Thailand di posisi 49, Brunei Darussalam posisi 84, Vietnam posisi 90 dan Filipina posisi 103,” ujar Bahlil.

Untuk itu, Pemda perlu merevitalisasi peran Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP), menciptakan efisiensi pada business process pengurusan izin, percepatan dalam hal waktu, kemudahan dalam syarat/prosedur dan biaya yang  proporsional.

“PTSP di daerah ini harus berbenah mengikuti apa yang pusat lakukan di BKPM. BKPM sudah merevitalisasi peran PTSP nasional yang mendapat pelimpahan kewenangan penerbitan izin  dari beberapa kementrian dan  lembaga,” ujar Bahlil. (nas/JPG)

loading...
Click to comment
To Top