Jangan Serakah Dong. Kalau udah Nyalon, Anggota Dewan Mundurlah – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Ragam

Jangan Serakah Dong. Kalau udah Nyalon, Anggota Dewan Mundurlah

FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Perdebatan DPR dan Pemerintah terkait revisi Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah mendapat perhatian netizen. Di antaranya, terkait poin apakah anggota dewan perlu mundur dari jabatan atau cukup nonktif, saat menjadi calon kepala daerah.

Publik pengguna media sosial ramai mengomentari isu, apakah anggota dewan harus mundur atau cukup non aktif saat menjadi calon kepala daerah. Netizen merespons pernyataan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, yang diberitakan sejumlah media daring.

Tjahjo menjelaskan, pembahasan revisi UU Pilkada antara DPR dan pemerintah masih alot. Di antara isu yang belum disepakati pemer­intah dan DPR adalah persyaratan pencalonan perseorangan dan perlu tidaknya anggota dewan mengun­durkan diri.

“Teman-teman DPR minta supaya anggota DPR, DPD dan DPRD, yang mencalonkan diri tidak perlu mundur, Undang-undang Pilkada disesuaikan Undan-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Dibedakan dengan anggota TNI, Polri dan PNS, yang harus mundur karena menjadi calon kepala daerah,” ujar Tjahjo usai pengukuhan Dewan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di JiExpo, Kemayoran, Jakarta Utara.

Di antara penyebab alotnya poin ini, menurut Tjahjo, terganjal putusan Mahkamah Konstitusi yang menghar­uskan anggota dewan mundur jika menjadi calon kepala daerah.

Jika putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diabaikan, kata Tjahjo, tidak ada jaminan UU Pilkada hasil revisi tidak akan dibatalkan Mahkamah. Adapun pin-poin lain dalam pem­bahasan revisi UU Pilkada berjalan lancar.

Nah, penjelasan Tjahjo tentang perbedaan pandangan pemerintah dan DPR soal poin revisi UU Pilkada direspons netizen.

Di antaranya, pengguna Twitter dengan akun @saman_agus ber­harap anggota dewan tahu malu dan berani menerima risiko. “Kalau ng­gak punya malu, nggak usah mundur undang-undang kan dibuat untuk kepentingan politisi,” cuitnya.

Akun @matajiwa4 mencibir ang­gota dewan mau enaknya saja dan tak mau terima risiko kalah pilkada. “Cari enak sendiri, jika sudah niat nyalon di Pilkada, ya harus mundur. Itu harga mati,” komentarnya.

Akun @caezarrini menganggap para anggota dewan tak mau berisiko kehilangan jabatan sebagai wakil rakyat, “Ya ampuun.. Takut banget kehilangan harta duniawi.”

Senada netizen @Nadiyahummah mencibir para anggota dewan tidak berani menerima risiko kalah pilka­da. “Itu maunya politisi pengecut. Main aman karena niat memimpin­nya nggak tulus, licik,” katanya.

“Inilah salah satu contoh manusia tamak,” sahut akun @BennyLado.

Netizen @YantoDarminto menu­lis, “Intinya takut rugi kalau nggak kepilih jadi kepala daerah. Rugi ganda, ya hilang keanggotaan di dewan dan nggak sukses di Pilkada.”

Akun @zsalehl berharap para ang­gota dewan berpikir lurus. “Wajib mundur & bukan cuti bila legislatif maju pilkada. Nanti kalau nggak mundur, kerja sebagai anggota legislatif nggak maksimal, usaha pemenangan pilkada pun setengah-setengah,” katanya.

Akun @SimonCowell_XF mem­perkirakan, masyarakat akan banyak tidak menggunakan hak pilih atau golput pada pemilihan kepala daerah serentak 2017, jika di suatu daerah ada anggota DPR atau DPRD men­calonkan diri menjadi kepala daerah, “Apa nggak kebalik? Justeru makin banyak anggota DPR ikut pilkada, mungkin makin banyak yang golput. Kasih cermin tuh sama mereka!”

Namun, ada juga beberapa netizen yang setuju anggota dewan tidak harus mundur karena menjadi calon kepala daerah.

Di antaranya, akun @yanto120376 menyarankan, anggota dewan cuti saja sejak ditetapkan KPUD sebagai calon kepala daerah. “Setuju nggak mundur. Toh mereka masih bisa jadi wakil rakyat kalau nggak kepilih. Karena itu tanggung jawab mereka sebagai anggota DPR,” katanya.

Sementara, akun @krirstiyanti memilih sikap netral. Dia tidak mempermasalahkan apakah anggota dewan harus mundur atau cukup non aktif. “EGP (emang gue pikirin, red). Toh mau mereka mundur atau tidak, itu tidak akan berpengaruh langsung dengan saya,” katanya.

Di tempat lain, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, menilai, anggota Dewan yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah tidak perlu mundur dari jabatan wakil rakyat. Cukup mengajukan cuti penuh selama mengikuti tahapan pilkada.

Hal itu disampaikan Muhaimin di kediamannya di Jakarta, Jumat (6/5), menyikapi revisi Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 ten­tang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Wali Kota, yang populer disebut UU Pilkada. “Saya belum mendapat laporan terbaru dari anggota DPR Fraksi PKB yang membahas hal itu di DPR. Tapi saya pikir, lebih setuju jika anggota DPR yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah cukup cuti, tak perlu mundur,” ujar Muhaimin.

Meski demikian, jika nanti DPR dan pemerintah memutuskan ang­gota Dewan harus mundur karena menjadi calon kepala daerah, PKBsiap mentaatinya.

Politisi yang akrab disapa Cak Imin menambahkan, anggota DPR yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah merupakan para kader partai berpengalaman. “Makanya sayang kalau mereka gagal di Pilkada, tidak bisa lagi bertugas di Dewan,” tutur Muhaimin.

Untuk diketahui, semua fraksi partai politik DPR ingin anggota Dewan tidak perlu mundur dari jabatan wakil rakyat jika men­calonkan diri menjadi kepala daerah. Sementara anggota TNI, Polri, PNS, pegawai dan petinggi BUMN/ BUMN, harus mundur.

Pada praktik pilkada sebelumnya, banyak anggota Dewan takut men­calonkan diri pada Pilkada serentak 2015. Pasalnya, jika kalah, mereka tidak bisa kembali bertugas sebagai anggota legislatif.

Click to comment
To Top