KPK Diminta Sikat Korupsi Besar Meski Berbau Politik – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Hukum

KPK Diminta Sikat Korupsi Besar Meski Berbau Politik

FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tidak ragu mengusut tindak pidana korupsi kakap, meski kasus itu memiliki daya politisisasi yang tinggi.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menyampai­kan, sebagai lembaga penegak hukum yang independen, KPK tidak dapat dan tidak boleh di­campuri kekuasaan mana pun.

“Termasuk campur tangan kekuasaan legislatif, atau Komisi III DPR. Ini adalah ja­minan konstitusional Undang Undang KPK yang dibuat DPR,” ujarnya.

Karena itu, lanjut Petrus, sebesar apapun upaya intervensi yang dilakukan kekuasaan politik, KPK tidak boleh ragu untuk terus mengusut kasus korupsi sampai tuntas.

Apalagi, lanjut Wakil Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga Penegak Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) ini, Komisi III DPR yang terkesan ujug-ujug men­coba mengintervensi KPK dengan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP). Dalam rapat itu, DPR mengun­dang bekas pimpinan KPK (Taufiequrachman Ruki dkk), untuk menanyakan proses dan hasil penyelidikan yang dilakukan KPK pada masa kepemimpinan Ruki.

“Padahal, yang namanya ra­hasia penyelidikan sebuah kasus yang sedang berjalan, sangat dipegang teguh oleh penyelidik, penyidik, oleh pimpinan KPK bahkan oleh bekas pimpinan KPK. Ini wujud prinsip profesionalisme penyelidik yang harus dihormati dan dijaga siapapun, termasuk pimpinan KPK dan bekas pimpinan KPK sendiri,” tegas Petrus.

Dengan demikian, dikatakan bekas anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) ini, sikap menolak hadir dalam un­dangan Komisi III DPR, terkait pengadaan lahan RS Sumber Waras pada masa KPK dip­impin Ruki, tentu terkait demi menjaga independensi dan pro­fesionalisme KPK. “Sikap itu patut dihargai dan jadi teladan semua bekas pimpinan KPK,” katanya.

Meskipun sudah berwenang di KPK, urai Petrus, pimpi­nan KPK tetap punya rasa tanggung jawab moral tinggi, menjaga marwah independensi dan profesionalisme KPK. Menurutnya, sikap itu sesung­guhnya hendak mengingatkan sekaligus memberi pelajaran kepada Komisi III dan siapap­un, bahwa jangan mencampuri kinerja KPK ketika KPK se­dang dalam penyelidikan dan atau penyidikan sebuah kasus dugaan korupsi.

“Kita mengkritik perilaku Komisi III DPR yang men­empatkan diri seakan sebagai lembaga banding penyelidik KPK yang hendak menguji kerja KPK ketika sebuah kasus dugaan korupsi tengah dalam tahap penyelidikan atau penyidikan,” ujarnya.

Petrus mengingatkan kentalnya aroma politik dalam per­soalan ini. Padahal, lanjutnya, Komisi III DPR malah abai ke­tika masih banyak kasus korupsi besar macet dalam penanganan di kepolisian dan kejaksaan.

“Komisi III seakan mati suri dan tak berdaya mendor­ong kejaksaan dan kepolisian menuntaskan semua kasus yang menjadi hutang kepada masyarakat,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Komisi yang kini dipimpin politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo ini akan kembali memanggil dan mengundang bekas pimpinan KPK dalam RDP mendatang.

“Karena Pak Ruki dan kawan-kawan menolak hadir undangan Komisi III kemarin (Selasa, 26/4) terkait kasus Sumber Waras, kita akan un­dang kembali seusai reses, sesuai ketentuan Tata Tertib DPR dan UU MD3,” ujar Ketua Komisi III Bambang Soesatyo di Jakarta.

Dia menilai, keterangan yang bersangkutan tentang mengapa KPK ketika itu sam­pai meminta BPK melakukan audit investigasi dengan tujuan tertentu, sangat penting bagi DPR dan masyarakat terkait kasus pembelian lahan RS Sumber Waras.

Click to comment
To Top