Waduh! Wanita Simpanan Adukan Anggota DPR Asal Sulsel ke MKD – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Hukum

Waduh! Wanita Simpanan Adukan Anggota DPR Asal Sulsel ke MKD

Ilustrasi PSK

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR, — Apa yang dialami MN (28) ibarat habis manis sepah dibuang. Wanita ini dicampakkan oleh ‘kekasih gelapnya’ setelah dua tahun tinggal bersama dan menjalani hubungan tanpa status suami istri.

Sebagai wanita simpanan, MN kemudian mengadukan apa yang dialaminya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Sebab lelaki berinisial ARP yang bersamanya selama ini merupakan anggota DPR RI asal Sulsel.

Kuasa hukum MN, Alias Ismail yang dikonfirmasi, kemarin membenarkan adanya pengaduan ke MKD tersebut. ”Kita telah melaporkan dan mengadukan ARP ke MKD terkait dugaan pelanggaran kode etik,” kata Alias.

Dalam aduan kliennya, Alias menuturkan bahwa ARP yang merupakan legislator Partai Golkar telah berbuat semena-mena terhadap kliennya, yang selama dua tahun telah tinggal bersama dirinya.

Alias mengatakan, kliennya tidak menggugat ARP secara perdata, lantaran ia tidak terikat hubungan resmi suami istri. Karenanya, MN hanya melaporkan kasus tersebut ke MKD agar bisa mendapatkan keadilan.

Menurut Alias, antara kliennya dan ARP telah terjalin hubungan yang sangat intim. Bahkan keduanya telah tinggal bersama selama dua tahun sejak dari Makassar, hingga MM diajak tinggal bersama di Jakarta. “Itu berdasarkan pengakuan klien saya,” tandasnya.

MN disebutkan telah menjalin hubungan dengan ARP sejak legislator Senayan dari daerah pemilihan Sulsel II, yang meliputi Maros, Pangkep, Barru, Parepare, Wajo, Soppeng, Bone, Bulukumba dan Sinjai itu, belum duduk menjadi wakil rakyat.

Setelah terpilih menjadi anggota DPR RI, ARP kemudian mengajak MN untuk tinggal bersama di Jakarta. Awalnya sepasang sejoli yang menjalani hubungan terlarang ini tinggal di salah satu rumah kontrakan.

Setelah itu keduanya pindah ke apartemen Mandala Jakarta yang disewa oleh ARP. Setelah itu keduanya pun kembali pindah ke Apartemen Kalibata Jakarta dengan status dibeli.

Keduanya pun menempati dan tinggal bersama di apartemen tersebut. Di apartemen Kalibata itu keduanya tinggal layaknya seperti suami istri. Padahal mereka belum terikat hubungan suami istri. Sementara ARP sendiri sudah memiliki istri dan anak.

Setelah tinggal bersama selama dua tahun di Apartemen Kalibata, MN tiba-tiba diusir oleh ARP. Bahkan mobil yang sebelumnya dibelikan untuk MM, juga turut disita oleh ARP.

Hubungan asmara keduanya yang terjalin sejak 2014 lalu, baru terbongkar setelah MN mengadukan perbuatan ARP terhadap dirinya ke MKD.

Untuk saat ini, kata Alias Ismail, pihaknya tinggal menunggu kapan sidang etik akan digelar oleh MKD.

PH lain MN, Nasiruddin Pasigaimengatakan, laporan yang dilakukan kliennya tersebut merupakan upaya untuk menjaga, melindungi dan menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan.

Dijelaskan, saat masih menjalani hubungan yang harmonis dengan MN, ARP pernah menjanjikan harta yang bergelimpangan, seperti apartemen dan mobil. Namun belakangan, MN justru diusir dari apartemen tersebut dan mobil yang dibelikan untuknya pun turut diambil oleh ARP. “Dia diusir ARP karena cemburu,” ungkapnya.

Dalam kasus ini, Nasiruddin menuturkan, bahwa diduga ada ekspoloitasi sex dengan cara adanya kedudukan dan harta. ”Klien kami hanya ingin melakukan gugatan pelanggaran etik, agar bisa memberi efek jera terhadap elit yang melakukan skandal dan eksploitasi seks terhadap perempuan,” pungkasnya.

Dihubungi terpisah, kolega ARP di DPR RI, Syamsu Bachri menegaskan, apa yang dilaporkan MN ke MKD merupakan masalah pribadi.

”Saya kira ini urusan pribadi. Meski begitu, laporan ke MKD itu harus dibuktikan. Jangan sampai ini merupakan pencemaran nama baik semata,” ujar Syamsu Bachri melalui telepon selularnya, Senin (9/5).

Anggota DPR RI asal Dapil Sulsel II ini mengingatkan bila semua pihak harus menganut asas praduga tidak bersalah. “MKD tentu tidak sertamerta menerima aduan tersebut. Namun MKD butuh data, fakta dan konfirmasi ke berbagai saluran serta sumber informasi. Setelah itu barulah MKD boleh mengambil sebuah keputusan,” tandasnya.

Wakil Sekjen DPP Partai Golkar ini berharap, penyelesaian kasus ini bisa lebih proprosional. Jangan sampai lebih mengarah ke fitnah.

Kolega ARP yang juga anggota DPD RI asal Sulsel, Dr Ajiep Padindang yang dimintai tanggapannya, mengaku tidak berkompoten untuk memberikan keterangan.

“Saya nda kompoten jawab, Dinda. Lagian belum tahu masalahnya,” tulis Ajiep yang juga mantan Ketua Komisi A DPRD Sulsel ini.

Hingga berita ini dibuat ARP yang dihubungi melalui dua nomor ponselnya, tak berhasil dikonfirmasi.

Meski HPnya aktif, namun dia tidak mengangkatnya. Padahal sudah berkali-kali menghubunginya. Pesan singkat yang dikirim juga tidak dibalas. (Bkm/fajar)

loading...
Click to comment
To Top