Bagaimana Perbandingan Zaman SBY dengan Sekarang? Begini Kata Fahri Hamzah – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Nasional

Bagaimana Perbandingan Zaman SBY dengan Sekarang? Begini Kata Fahri Hamzah

FAJAR.CO.ID, MALUKU UTARA– Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyempatkan waktunya untuk silaturahmi kepada para rekan media di sela–sela kunjungan kerja di Maluku Utara kemarin (12/5).

Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjawab sejumlah pertanyaan baik seputar politik nasional, kebijakan pembangunan kawasan timur Indonesia. Maupun tentang perseteruannya dengan petinggi pimpinan pusat (DPP) PKS.

Fahri mengemukakan sikap politiknya tetap sebagai oposisi. Legislator kelahiran Sumbawa, Nusa Tenggara Barat 10 November 1971 itu menekankan pentingnya membangun basis penyeimbang yang kuat di parlemen.

“Jadi anggota DPR RI itu harus rewel. Digaji untuk bicara. Karena eksekutif cenderung memiliki insting otoriter. Tidak mau mendengar”, ujar Fahri di meeting room Malut Post (Fajar Grup), kemarin.

Sebagai anggota DPR tiga periode, Fahri mengaku merasakan betul upaya-upaya eksekutif “menghabisi” kekuatan oposisi. “Tapi di zaman SBY (Presiden Susilo Bambang Yudoyono), saya merasakan masih lebih baik. Ketika kami kritik dengan suara lantang, SBY tanggapi positif. Tapi di era saat ini semuanya menjadi masalah. Gaya juga jadi masalah,” ungkap Fahri.

Sebagai kader partai yang bergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP), Fahri mengatakan dirinya tetap memilih oposisi sebagaimana platform pembentukan KMP. Mulai goyah dan tidak sesolid tahun pertama, Fahri menyatakan ideologi penyeimbang harus tetap ada. “Mau jadi apa negara ini, kalau blok politik sebagai penyeimbang eksekutif tidak ada,” tandasnya dengan tanda tanya.

Pria yang juga pendiri organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) itu lantas mengatakan nasib KMP sendiri tergantung hasil munas Partai Golkar.

“Tapi saya lihat dari semua calon ketua umum Golkar, semuanya bicara mengarah kepada dukungan pemerintah. Tapi bagi saya, ideologi oposisi harus terus bangun,” tuturnya.

“Sekalipun PKS beralih untuk mendukung pemerintah, saya tetap kritis mengoreksi pemerintah sebagai bentuk pertanggung jawaban konstituensi karena eksekutif tidak selamanya benar,” imbuhnya.

Pada kesempatan, Fahri juga menjawab pertanyaan redaksi tentang kebijakan pembangunan kawasan timur Indonesia, termasuk Malut. Menurut dia, poros maritim yang digaung – gaungkan Presiden Joko Widodo tidak terimplementasi dengan baik.

“Presiden pidato di mana-mana tentang poros maritim. Tapi sekarang membangun kereta cepat Jakarta – Bandung. Seharusnya pemerintah fokus membangun kemaritiman karena 70 persen wilayah Indonesia adalah laut,” ujar Fahri. “Dan itu harus dimulai dari timur,” imbuhnya.

Dia mengatakan pembangunan Indonesia sekarang harus dimulai dari timur sekaligus mengatasi disparitas pembangunan. “Ketertinggalan pembangunan adalah fakta yang terjadi kawasan timur dan itu harus menjadi perhatian pemerintah,” ujarnya.

Fahri menganggap banyak kebijakan pemerintah pusat yang yang tidak tepat sasaran dan bahkan memberikan peluang bagi investor asing seenaknya mengeksploitasi kekayaan negara.

“Kawasan timur Indonesia memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Karena itu, Indonesia timur harus menjadi pusat pertumbuhan Indonesia,” kata Fahri.

Dia bahkan mengaitkan dengan era perdagangan internasiaonal yang ada di jalur Pasifik. Fahri mengatakan era perdagangan saat ini mulai bergeser ke wilayah Samudra Pasifik atau yang disebut trans Pasific Partnership.

“Ini yang harus segera ditangkap sebagai peluang untuk membangun pusat pertumbuhan baru di Indonesia,” ujarnya.

Dia mengatakan Ternate dan Tidore serta kepulauan Maluku pada umumnya sudah dikenal dunia sejak abad 16. “Bangsa Eropa datang untuk mengambil rempah-rempah disini. Namun bagaimana bisa setelah kita merdeka malah Indonesia timurlah yang tertinggal. Karena itu, pemimpin kita harus berani dan mau membangun pusat pertumbuhan baru di kawasan timur Indonesi,” tambahnya.

Diskusi makin hangat ketika Fahri harus menjawab pertanyaan kru redaksi Mlut Post terkait perseteruannya dengan petinggi DPP PKS, terutama Presiden PKS Sohibul Iman menyusul pemecatan dirinya dari keanggotaan partai.

Menurut Fahri, pemecatan dirinya tidak melalui mekanisme internal partai yang dapat dipertanggungjawabkan. Dia menganggap petinggi PKS mengabaikan konsep trias politika yang menyatukan unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif.

“Yang ada hanya kesewenang-wenangan sepihak. Karena itu saya gugat kepengadilan,” ujarnya. “Keputusan sepihak dari petinggi PKS tersebut, membuat ramai dan citra PKS menurun saat ini ,” imbuhnya.

Dia sendiri yakin akan memenangkan gugatan ke pengadilan. “Karena saya tidak salah. Saya yakin akan indah pada akhirnya nanti,” tutur Fahri.

Fahri juga menyinggung soal rangkap jabatan oleh sohibul Iman selaku pimpinan partai dan anggota DPR. Menurut Fahri, PKS akan mengalami kemajuan jika Sohibul Iman diganti. “Masih banyak kader yang baik. Jangan rangkap jabatan. Harus mundur dari presiden partai atau anggota DPR,” tandasnya.

Fahri sendiri bersilaturahmi dengan media bersama beberapa kader PKS di Malut. Dia mengaku tetap memiliki hubungan baik dengan pengurus PKS dan tidak mau memutuskan silaturahmi. “Hukumnya dosa bila melarang atau memutus silaturahmi.” Tukas Fahri didampingi kader PKS Malut Dr Syaiful Ahmad. (ist)

Click to comment
To Top