MK Dinilai Tidak Objektif Dalam Putuskan Sengketa Pilkada Muna – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Politik

MK Dinilai Tidak Objektif Dalam Putuskan Sengketa Pilkada Muna

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Masyarkat Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara khususnya pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 Rusman Emba – Malik Ditu masih belum memahami hasil putusan yang dikeluarkan oeh Mahkamah Konsitusi (MK) dalam sidang putusan sengketa Pilkada Muna, Kamis (12/5).

Dalam sidang putusan tersebut, MK memerintahkan kepada KPUD Muna untuk kembali menggelar pemungutan suara ulang (PSU) jilid II di 2 TPS yang dianggap bermasalah, yakni TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki.

Namun, dalam penanganan perkara Pilkada Muna tersebut dianggap terdapat kekeliruan pada pertimbangan hukum dan pendapat Hakim MK. Hal itu diutarakan Forum Masyarakat Penegak Demokrasi Sulawesi Tenggara (FMPD Sultra) saat menggelar aksi unjuk rasa di MK, Senin (16/5).

Hal-hal yang dirasa terjadi kekeliruan adalah, Hakim MK dalam putusannya tidak mempertimbangkan temuan Panwas terhadap verifikasi faktual dilapangan yang menemukan 174 pemilih yang tidak memenuhi syarat yang telah disepakati antara KPU Muna, Panwas Muna, perwakilan paslon dan disaksikan oleh KPU Sultra dan Bawaslu Sultra.

“Temuan Panwas untuk 174 pemilih tersebut tersebar di 3 TPS yang menjadi lokasi PSU dalam putusan awal diantaranya TPS 1 Marobo, TPS 4 Raha I dan TPS 4 Wamponiki itu tidak lagi diberi surat panggilan C7 KWK dalam PSU dan tidak lagi menggunakan hak pilihnya,” jelas Korlap Aksi Sirajudin Haq didepan gedung MK.

Selain itu, Hakim MK dalam menjatuhkan putusan dinilai hanya merespons laporan pihak terkait dalam hal ini pasangan calon nomor urut 3 Baharuddin – La Pili dengan mengabaikan laporan para pihak yang bersengketa dalam hal ini pemohon dan termohon dan mengabaikan fakta hukum untuk mendapatkan kebenaran subtantif.

“MK dengan mempertimbangkan surat keterangan Lurah Raha I dan Lurah Wamponiki yang pada dasarnya tidak ada kompetensi dalam perkara ini yang dilampirkan dalam laporan pihak terkait sangat patut diduga adanya keberpihakan. Seharusnya lurah tersebut melaporkan ke Panwas bukan ke Pihak Terkait. Kami duga laporan lurah tersebut suatu keterangan yang direkayasa pihak terkait selaku calon petahana,” tegasnya.

Sirajudin juga menganggap MK tidak objektif dalam mempertimbakan pelaksanaan PSU pada TPS 4 Raha I dan TPS 4 Wamponiki. Dimana, dalam PSU 22 Maret 2016 tidak ada catatan kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon, Panwas lapangan. “Akan tetapi untuk TPS 1 Desa Marobo yang terdapat catatan kejadian khusus dalam PSU justru oleh MK tidak dijadikan masalah. Ini kan aneh,” pungkasnya.

MK juga dinilai dalam mengambil keputusan tidak mempertimbangkan dampak instabilitas di Kabupaten Muna mengenai anggaran, eskalasi politik ditingkat masyarakat, pemerintah yang sampai saat ini tanpa kepastian hukum dan pemanfaatan suatu putusan.

“Keputusan MK ini akan menjadi berbagai penafsiran di publik, mengapa harus dilakukan PSU jilid II dengan pertimbangan hukum yang tidak objektif. Hal ini tentunya akan menjadi preseden buruk bagi lembaga peradilan konstitusi di bangsa ini,” tegasnya. (hrm)

Click to comment
To Top