Dipermasalahkan di Paripurna, Fahri: Etisnya di Pengadilan – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Polling

Dipermasalahkan di Paripurna, Fahri: Etisnya di Pengadilan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Perseturuan antara Fahri Hamzah dan PKS hingga masuk dalam ruang sidang paripurna DPR RI, Selasa (17/5).  Kehadiran Fahri yang duduk di kursi wakil ketua DPR dalam sidang tersebut menjadi penyebabnya.

Anggota Fraksi PKS Almuzzamil Yusuf yang mempersoalkan keberadaan Fahri dalam sidang paripurna. Dia menyampaikan interupsi saat rapat baru dimulai meminta keberadaan Fahri sebagai pimpinan DPR dipertimbangkan ulang.

Almuzzamil tegaskan bahwa kemenangan Fahri dalam sidang gugatan perdata perbuatan melawan hukum (PMH) tidak mengubah apa-apa. Pasalnya, pengadilan pertada tidak punya wewenang menyelesaikan sengketa internal partai politik. Karena itu, keputusan pemecatan Fahri tetap berlaku. 

“Keputusan pengadilan perdata PMH itu bagi kami benar-benar mengagetkan. Karena putusan provisi PMH itu melewati kewenangan dan menyandera Keputusan Politik DPR. Dan keputusan pemecatan (Fahri) sudahlah sah berdasarkan putusan Majelis Tahkim,” cetus Almuzzamil dalam interupsinya.

Ketua DPP Bidang Polhukam DPP PKS ini mengatakan, Undang-undang Partai Politik sama sekali tidak menyebut pengadilan PMH sebagai salah satu mekanisme penyelesaian perselisihan internal. “Dalam kasus ini dimana terjadi pemecatan, menurut UU Parpol, institusi yang dapat mengadili adalah Mahkamah Partai, Pengadilan Negeri dan langsung Kasasi ke Mahkamah Agung. Bukan dengan mengajukan ke pengadilan negeri sebagai kasus perdata PMH,” tegasnya.

Jika ingin gunakan PMH, tambahnya, gunakanlah untuk menuntut ganti kerugian saja. Itupun baru bisa dilakukan setelah kasus perselisihan internal parpol-nya diselesaikan.

“Dalam hal partai politik ingin mengganti anggotanya yang duduk sebagai pimpinan DPR maka yang berhak menguji kehendak partai itu forumnya adalah rapat paripurna, tidak terkait dengan putusan pengadilan,” tandasnya menambahkan.

Usai membacakan laporan keberatan tersebut, Alumuzzamil langsung menyerahkan berkas terkait tinjauan yuridis pemecatan Fahri ke pimpinan Sidang Paripurna, Agus Hermanto.

Ketika interupsi berlangsung, Fahri yang memimpin jalannya sidang paripurna hanya terlihat cengengesan.  Namun usai persidangan, Fahri mengaku kecewa adanya interupsi yang disampaikan oleh Almuzzamil Yusuf itu.

“Kalau mau membuat sanggahan etisnya silahkan ke pengadilan, bukan di DPR (paripurna). Saya melihat antara kelompok tertentu di PKS tidak sambung, masing-masing main. Teman-teman pimpinan coba tempuh cara lebih baik, ini negara hukum,” tegasnya.

Dia menjelaskan, seharusnya putusan sela perdata dari PN Jaksel itu dihormati oleh para tergugat. Jika tak senang dengan putusan hukum, maka bisa melakukan banding. “Kalau di dalam azaz teori hukum yang berlaku universal keputusan hakim itu harus dianggap benar sampai ada keputusan lebih tinggi untuk memutuskannya, banding atau PK (peninjauan kembali),” tandasnya menambahkan.(dli/dil/jpnn)

Click to comment
To Top