Mensos: Indonesia Darurat Narkoba dan Pornografi – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Nasional

Mensos: Indonesia Darurat Narkoba dan Pornografi

FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa mengatakan perlindungan anak dan perempaun menjadi pekerjaan rumah bersama. Baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, pemuka agama, serta orangtua.

“Perlindungan anak dan perempuan menjadi pekerjaan rumah bersama, sehingga harus bergandengan tangan dalam mengatasinya,” ujar Mensos di sela-sela kunjungannya di Raja Ampat, Papua, Selasa (17/5), seperti dalam keterangannya.

Indonesia, kata Mensos, tidak hanya darurat narkoba, tapi di saat bersamaan juga darurat pornografi, serta tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan.

“Indonesia darurat narkoba, pornografi dan tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan. Amanat Presiden agar anak-anak diselamatkan dari bahaya narkoba, kejahatan pornografi, serta tindak kekerasan,” ucap Ketua Umum Muslimat NU ini. seperti diberitakan dari Rmol (Fajar group), Rabu (18/5)

Saat ini, sudah ada draft Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dengan perberatan hukuman dan tambahan hukuman. Pemberatan hukuman, meliputi pemberian hukuman pokok 20 tahun penjara, seumur hidup, hingga hukuman mati.

“Hukuman tambahan, berupa dikebiri dengan zat kimia tertentu, dipasang chip, finger print, serta dipublikasi identitas pelaku di tempat-tempat umum,” tambah Mensos.

Jelas Mensos, hukuman tambahan bagi pelaku pedofil menggunakan zat kimia tertentu, telah lama dipraktikkan di beberapa negara bagian Amerika Serikat (AS), Australia, Jerman, Inggris, serta Korea Selatan.
“Pasca diberlakukan hukuman tambahan di sana, ternyata memiliki signifikansi penurunan angka kejahatan terhadap anak dan perempuan,” katanya.

Pemberian hukuman tambahan bagi pelaku dipahami sama dengan pengedar narkoba. Hal itu, dilakukan semata sebagai upaya serius pemerintah untuk melindungi anak dan perempuan.

“Hukuman tegas dan tambahan sebagai bukti negara serius melindungi segenap warga. Jika ada pedofil bebas dari hukuman akan merusak upaya perlindungan yang dilakukan pemerintah,” terang Mensos. [rus/rmol/fajar]

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top