Digarap KPK 3 Jam, Staf Khusus Ahok Mengaku… – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Hukum

Digarap KPK 3 Jam, Staf Khusus Ahok Mengaku…

FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Sunny Tanuwidjaja, kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi untuk tersangka mantan anggota DPRD M. Sanusi terkait kasus suap dalam pembahasan Raperda terkait proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Usai diperiksa selama tiga jam, kepada wartawan Sunny mengaku ditanya soal barter antara Pemerintah Provinsi DKI dan perusahaan pengembang soal kontribusi tambahan reklamasi pulau.

Sunny mengakui adanya kontribusi tambahan dari kewajiban pengembang proyek reklamasi di 17 pulau di pesisir pantai utara Jakarta. Dari sekian pengembang, baru PT Agung Podomoro Land (APL) yang membayar uang kontribusi tambahan itu.

“Setahu saya hanya APL. Tidak tahu yang lain. Nanti mesti dicek. Saya tidak ada datanya,” ujar Sunny di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (18/5).

Namun soal barter, Sunny mengaku tidak mengetahui detil. Menurutnya Pemprov DKI lebih mengerti dan bisa menjawab dengan detail soal kontribusi tambahan antara pengembang dengan Pemprov DKI. “Tidak tahu saya (soal barter). Mesti nanya sama orang Pemda ya itu,” cetus Sunny.

Soal barter ini diduga berupa uang muka pembayaran kontribusi tambahan yang dibebankan pada pengembang dan akan ditukar dengan pemberian izin dari Pemprov DKI kepada pengembang untuk menggarap reklamasi. Sehingga, sisa kontribusi tambahan akan dilunasi ketika reklamasi berjalan.

Upaya barter kontribusi tambahan antara pengembang yang memiliki proyek reklamasi di 17 pulau di pantai pesisir utara Jakarta merebak ke publik.

PT Agung Podomoro Land diduga memberikan sejumlah uang kepada Pemprov untuk dana penertiban pemukiman di Kalijodo, Jakarta utara. Hal tersebut terkuak dalam BAP Ariesman Widjaja, tersangka kasus dugaan suap pembahasan Raperda tentang reklamasi di teluk utara Jakarta.

Dalam BAP tersebut Ariesman mengaku telah menggelontorkan uang kepada Pemprov DKI untuk penertiban kawasan Kalijodo, Jakarta Utara, sebagai bentuk kompensasi kewajiban kontribusi pengembang sebesar 15 persen kepada pemprov DKI Jakarta.

Kepada penyidik KPK, Presdir PT. Agung Podomoro Land itu mengaku bahwa dirinya menggelontorkan uang sebesar Rp 6 miliar untuk biaya pengusuran kawasan Kalijodo. Dana tersebut akan dibarter dengan pemotongan kontribusi tambahan kepada pengembang pulau reklamasi di Teluk Jakarta sebesar 15 persen.

Terbongkarnya barter kewajiban kontribusi terungkap saat penyidik KPK menemukan memo permintaan Ahok itu di kantor Ariesman dalam penggeledahan 1 April 2016.

Di ketahui, PT Muara Wisesa Samudera selaku anak usah PT Agung Podomoro Land mendapat izin dari Pemprov DKI Jakarta untuk mengerjakan Pulau G atau Pluit City seluas 161 hektare. Belakangan, pada Rabu (11/5) kemarin, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KHLK) menghentikan pengerjaan proyek reklamasi di pulau G lantaran dalam pembangunannya banyak melakukan pelanggaran fisik dan belum ada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Kontribusi 15 persen tersebut masih menjadi bahan perdebatan antara DPRD dengan Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya legislatif ingin kewajiban membayar uang untuk kas daerah dengan penghitungan 15 persen dari total lahan yang dijualbelikan dikali dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dihapus dan diganti dengan konversi uang dari kewajiban kedua. 

Namun Gubernur DKI Jakarta tetap berniat mempertahankan kewajiban tersebut dalam Perda atau dimasukkan didalam Peraturan Gubernur. [zul/rmol/fajar]

Click to comment
To Top