Ingat! Apapun Itu Kejagung harus Hormati Putusan PK – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Hukum

Ingat! Apapun Itu Kejagung harus Hormati Putusan PK

kejagung

FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Ahli Hukum Pidana Teuku Nasrullah menyatakan selayaknya Kejaksaan Agung menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan uji materi terkait kewenangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan Peninjauan kembali (PK). Uji materi ini diajukan istri terpidana kasus cessie (hak tagih) Bank Bali Djoko S Tjandra, Anna Boentaran.

Menurut Nasrullah perburuan terhadap Djoko Tjandra harus dihentikan pasca putusan MK tersebut, dan pihak Mabes Polri harus mencabut red notice (status DPO) Djoko Tjandra.

“Red notice itu ilegal dengan adanya putusan MK yang menyatakan jaksa tidak berwenang mengajukan PK. Apa yang sudah diputus Mahkamah Konstitusi Kejaksaan Agung harus menghormati putusan tersebut. Norma hukumnya, Peninjauan Kembali hanya hak milik terpidana dan ahli waris,” kata Nasrullah dalam rilisnya, Kamis (19/5).

Menurut Nasrullah, merajut pasal  263 ayat (1) Kejaksaan Agung seharusnya mengerti bahwa PK itu merupakan hak terpidana dan ahli Waris.

“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan PK kepada Mahkamah Agung,” kata Nasrullah mengutip isi pasal 263 ayat (1).

Oleh karena itu, Jaksa Agung H.M Prasetyo sebaiknya menghormati putusan MK, bukan sebaliknya mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak seharusnya diungkapkan. Siapapun tidak boleh mengomentari secara negatif terhadap putusan lembaga peradilan, baik Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung kecuali pengamat dan akademisi.

“Kecuali pengamat dan akademisi dengan tujuan agar mendapatkan pencerahan tentang nilai-nilai akademik. Sedangkan aparat penegah hukum lainnya harusnya memberikan penghormatan yang sangat tinggi kepada lembaga peradilan hukum di Indonesia,” beber Nasrulllah.

Selain meminta kepada Kejaksaan Agung tidak melakukan eksekusi terhadap Djoko Chandra, mantan pengajar hukum Pidana di Universitas Indonesia ini juga menghimbau kepada pihak kepolisian dan pihak imigrasi untuk segera mencabut red notice (daftar pencarian Orang-red) terhadap Djoko Chandra.

“Apa untungnya Negara mengejar Djoko Chandra  hingga lari keluar negeri dan pindah warga negara. Sekarang ini, kalau menurut hemat saya liatlah Djoko merupakan salah pengusaha yang menampung  puluhan ribu karyawan,” ujarnya.

Untuk itu, Nasrullah berharap semua pihak, termasuk Presiden Joko Widodo harus punya jiwa kenegarawan untuk bisa mendatangkan Djoko Tjandra kembali ke Indonesia.

“Presiden harus berani punya sikap. tentunya menghimbau kepada para pengusaha yang melarikan diri keluar negeri agar kembali ke Indonesia agar semua persoalan yang pernah terjadi, diselesaikan secara bersama-sama. Jika ini dilakukan, saya yakin mereka bersedia kembali ke tanah air. Termasuk Djoko Chandra yang mempunyai asset dimana-mana,” pungkasnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diajukan oleh Anna Boentaran, istri dari terpidana kasus cassie (hak tagih) Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra.

Pemohon merasa keberatan atas pengajuan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), karena menurut pemohon hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP.

Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa hanya terpidana dan ahli warisnya yang diberikan hak untuk mengajukan PK. Namun oleh Kejaksaan Agung melabrak kententuan pasal tersebut. Mahkamah kemudian dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa PK oleh JPU telah menimbulkan dua pelanggaran yaitu pelanggaran terhadap subjek dan objek PK.

Sementara itu pelanggaran terhadap objek terjadi karena putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, tidak dapat dijadikan objek PK. Djoko Soegiarto Tjandra dalam kasus cassie Bank Bali divonis bebas oleh PN Jakarta Selatan lalu dikuatkan putusan kasasi MA.

Djoko Tjandra merupakan terpidana kasus hak tagih (cassie) Bank Bali yang saat ini sudah menjadi warga negara Papua Nugini. Sebelumnya Djoko pada Agustus tahun 2000, didakwa oleh JPU Antasari Azhar telah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus Bank Bali. Namun, hajelis hakim PN Jakarta Selatan memutuskan Djoko lepas dari segala tuntutan karena perbuatannya tersebut bukanlah perbuatan tindak pidana melainkan perdata. JPU kemudian mengajukan kasasi, namun lagi-lagi MA memvonis bebas Djoko.

Kejaksaan Agung pada Oktober 2008 kemudian mengajukan Peninjauan Kembali kasus tersebut. Pada Juni 2009 Mahkamah Agung menerima Peninjauan Kembali yang diajukan dan menjatuhkan hukuman penjara dua tahun kepada Djoko, selain denda Rp15 juta.

Majelis Peninjauan Kembali MA yang diketuai Djoko Sarwoko dengan anggota I Made Tara, Komariah E Sapardjaja, Mansyur Kertayasa, dan Artidjo Alkostar memutuskan menerima Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Jaksa. Selain hukuman penjara dua tahun, Djoko Tjandra juga harus membayar denda Rp 15 juta. Uang milik Djoko Tjandra di Bank Bali sejumlah Rp546.166.116.369 dirampas untuk negara.

Uang Rp 546 Miliar kemudian eksekusi pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, namun Djoko mangkir dari panggilan Kejaksaan untuk dieksekusi karena merasa dizolimi, hingga kemudian yang bersangkutan dinyatakan sebagai buron dan diduga telah melarikan diri ke Port Moresby, Papua Nugini. [wah]

loading...
Click to comment
To Top