Ow.. Jadi Ini Alasannya Ditjen Pajak Perlu Tahu Tagihan Kartu Kredit – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ekonomi & Bisnis

Ow.. Jadi Ini Alasannya Ditjen Pajak Perlu Tahu Tagihan Kartu Kredit

kartu kredit

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pihak Ditjen Pajak mengaku tidak melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Perbankan tentang penetapan aturan transparansi kartu kredit. Kebijakan ini pun telah dibahas dan dikaji sejak tahun lalu.

Direktur Penyuluhan dan Pelayanan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Mekar Satria Utama menerangkan, pihaknya memahami jika terdapat kekhawatiran masyarakat terhadap kebijakan itu. Salah satu kekhawatiran mereka adalah bakal dikenai pajak dari data transaksi kartu kredit yang dilaporkan.

”Memang ada kekhawatiran masyarakat bahwa mereka nanti dikenai pajak dari data transaksi kartu kredit tersebut,” kata Mekar kepada Jawa Pos.

Mekar pun menekankan bahwa kebijakan itu dilakukan hanya untuk membandingkan pola konsumsi pemegang kartu kredit dengan pola penghasilan yang dilaporkan kepada pihak Ditjen Pajak melalui surat pemberitahuan (SPT). Karena itu, dia menegaskan, jika data billing payment tersebut menurut data wajib pajak (WP) yang dilaporkan melalui SPT tidak sesuai, akan dilakukan klarifikasi.

”Data transaksi ini hanya pembanding. Selama laporan pajaknya sesuai, ya tidak ada masalah,” ujarnya.

Meski begitu, Mekar mengakui, pihaknya akan lebih getol melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, khususnya pemilik kartu kredit. Namun, tidak tertutup kemungkinan pihaknya melakukan peninjauan kembali jika memang terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat secara umum sebagai dampak kebijakan tersebut.

PMK Nomor 39/PMK.03/2016 mengatur perincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan. Dalam beleid itu disebutkan, bank atau lembaga penerbit kartu kredit diwajibkan melaporkan data transaksi nasabah kartu kredit yang bersumber dari billing statement. Di situ wajib ada data-data berupa nama bank penerbit kartu kredit, nomor rekening kartu kredit, nomor ID, dan nama merchant (pedagang). Juga nama, alamat, NIK/nomor paspor, dan NPWP pemilik kartu. Laporan juga memuat bulan tagihan, tanggal transaksi, perincian transaksi, nilai transaksi dalam rupiah, serta limit kredit. (dio/JPG)

loading...
Click to comment
To Top