Reklamasi: Ahok Abaikan Izin Masyarakat Lokal – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Jabodetabek

Reklamasi: Ahok Abaikan Izin Masyarakat Lokal

Foto udara suasana proyek pembangunan reklamasi Teluk Jakarta di Pantai Utara, Jakarta,

FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Proyek reklamasi teluk Jakarta semakin menarik perhatian. Apalagi masyarakat yang ada di pesisir ibu kota juga semakin penasaran.

Seluruh warga pun dihimbau agar ikut mempelajari aturan-aturan tentang reklamasi yang berlaku.

”Banyak yang menolak. Saya juga meyakini ini bermasalah. Yang terpenting pahami aturannya,” kata Direktur Indonesian Resources Studies, Marwan Batubara dalam sebuah diskusi publik tentang rekalmasi teluk Jakarta di Gedung Joang ’45 kemarin.

Dia mengajak pihak-pihak yang meyakini ada pelanggaran aturan yang dilakukan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dan pengembang-pengembang untuk bersatu. Pergerakan, menurutnya, harus dilaksanakan secara bersama-sama dan berkelanjutan.

Bagi mereka, pelaksanaan rekalamsi di teluk Jakarta selama ini telah mendatangkan banyak kerugian bagi negara. Hal itu dikarenakan dalam pelaksanaan mengabaikan aturan perundang-undangan.

Titik masalahnya adalah penerbitan izin reklamasi untuk empat pulau oleh Ahok –sapaan Basuki Tjahaja Purnama- sejak Desember 2014. Izin tersebut menyalahi UU nomor 1 tahun 2014 yang menegaskan bahwa reklamasi di Jakarta ada dalam kendali pemerintah pusat.

Selain mengenai perizinan, banyak pasal lain dalam UU itu yang ditabrak. Misalnya pemberian tempat kepada masyarakat lokal. Itu tercantum di pasal 20 UU tersebut. 

Pada ayat 1 disebutkan pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional.

Kemudian ayat 2 menyebutkan izin diberikan kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional yang melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil, untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Sementara itu, tokoh masyarakat Luar Batang, Daeng Mansur Amin mengatakan, selama ini masyarakat bahkan tidak dilibatkan dalam pembahasan awal proyek besar tersebut. Yang ada masyarakat malah digusur secara sepihak.

”Padahal masyarakat punya hak, banyak UU yang mengatakan masyarakat berhak dilibatkan dan mengetahui,” bebernya.

Dia menambahkan, para nelayan dan masyarakat Jakarta Utara pada umumnya menilai Ahok bersalah besar. Mereka akan terus menuntut Ahok diadili dan secepatnya mundur dari jabatannya sebagai gubernur DKI.

”Jumat (20/5) nanti Jakarta Utara kembali mengadakan aksi besar-besaran. Aksi akan dilaksanakan terus menerus,” jelas dia.

Keyakinan masyarakat Jakarta Utara sangat beralasan. Sebab, pemerintah pusat sudah menyatakan ada kesalahan penggunaan aturan dalam pelaksanaan reklamasi di teluk Jakarta. Kementerian menyebut Ahok menggunakan diskresi secara menyimpang, karena menabrak aturan.

”DPRD DKI juga sudah mengembalikan dua raperda yang diusulkan pemprov. Sudah ada yang tertangkap. Jadi kami sangat yakin,” jelasnya. (ydh/JPG)

 

loading...
Click to comment
To Top