Bacakan Pandangan Fraksi, Mukhtar Tompo Singgung Blok Karaengta – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Nasional

Bacakan Pandangan Fraksi, Mukhtar Tompo Singgung Blok Karaengta

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Baru sebulan setelah dilantik menggantikan, Dewi Yasin Limpo, Mukhtar Tompo langsung mendapat kepercayaan menyampaikan pandangan Fraksi Hanura pada Rapat Paripurna dengan agenda Pokok-pokok Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN 2017, Kamis, 26 Mei.

Tidak hanya itu, Mukhtar pun berhasil memasukkan isu Blok Karaengta di Wilayah Jeneponto sebagai salah satu alternatif sumber cadangan migas nasiona dalam pandangan partainya

Pada paripurna tersebut, Mukhtar menegaskan perlunya transformasi pendapatan negara selain sektor pajak. Salah satunya dengan mendorong Pertamina sebagai BUMN pemegang hak tunggal dalam pengelolaan migas nasional untuk memaksimalkan semua cadangan minyak di tanah air. 

Selama ini kata Mukhtar, Pertamina hanya dipercaya untuk mengelola sekitar 15 persen cadangan migas nasional, tapi mereka mampu menyumbang 23 persen produksi migas nasional. Disisi lain, Pertaminan belum memiliki strategi untuk membuka kawasan-kawasan eksplorasi migas baru yang sebelumnya telah dibuka potensinya.

Bahkan ada kesan, Pertamina mengabaikan potensi kawasan eksplorasi yang pernah ditemukan. Dia mencontohkan Blok Karaengta yang pernah diproyeksikan untuk penyediaan cadangan minyak nasional. Blok yang berada di Kabupaten Jeneponto, daerah yang masih dikategorikan tertinggal di Sulawesi Selatan. 

Padahal, jika potensi minyak tersebut diekplorasi, dapat mengubah status Kabupaten tersebut. Belum lagi akan ikut menyiapkan cadangan minyak dalam negeri selain blok minyak lainnya di Indonesia. “Jika hal-hal seperti ini diperhatikan, maka dapat menggerakkan perekonomian nasional,” jelas Mukhtar saat membacakan pandangan Fraksi Partai Hanura.

Mukhtar menegaskan, BUMN seperti Pertamina memiliki peran penting sebagai perusahaan penyedia energi dan pilar pendukung perekonomian nasional. BUMN, lanjutnya, harus bertransformasi secara cepat untuk dapat menjalankan perannya dengan lebih baik. 

BUMN yang bergerak di sektor migas, menurutnya, harus benar-benar mendukung upaya-upaya pemerintah dalam ketahanan energi. Untuk itu, menurut UUD 1945 seharusnya BUMN diberi berbagai hak istimewa, memegang hak monopoli alamiah, menguasai cadangan terbukti migas nasional, mendapat dukungan modal dari APBN dan dikelola sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik. (arm/fmc)

To Top