FAA PPMI : Jangan Biarkan Perda Hambat Investasi – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Nasional

FAA PPMI : Jangan Biarkan Perda Hambat Investasi

FAJAR.C O.ID, JAKARTA -Forum Alumni Aktivis Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (FAA PPMI) ikut bersuara terkait banyaknya perda yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan diatasnya. Termasuk dugaan sejumlah perda justru menghambat pertumbuhan dunia usaha dan mempersulit investasi dalam negeri.

Kajian Kementrian Dalam Negeri yang menengarai tidak kurang dari 3.266 peraturan daerah yang menghambat investasi dan pembangunan dinilai FAA PPMI patut dipertimbangkan. Isi perda itu juga diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, menghambat perizinan, dan membebankan beragam tarif pada masyarakat.

Koordinator Presidium FAA PPMI, Agung Sedayu mengatakan, banyak perda yang bermasalahan itu berlawanan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah yang digadang-gadang mampu meningkatkan mutu pelayanan daerah, daya saing, efektifitas serta kesejahteraan rakyat.

Hal ini kata Agung sesuai dengan pernyataan Presiden RI, Jiko Widodo yang menyebut banyaknya aturan menyulitkan serta menghambat pengambilan keputusan. Ini makin ironi, disaat ini kompetisi antarnegara semakin sengit seiring dengan dibukanya Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Menurut Agung, kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh sehatnya pertumbuhan dunia usaha. Sementara perkembangan investasi akan membutuhkan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur perizinan meliputi kemudahan prosedur, layanan yang efisien, cepat dan sederhana.

Persoalannya saat ini masih ada ketidakserasian antara peraturan pemerintah dan peraturan daerah, kondisi diperparah dengan prosedur perizinan yang rumit dan panjang. Bahkan perda-perda bermasalah itu juga mengindikasikan adanya penyalahgunaan kewenangan diskresi dan kewenangan khusus oleh pejabat pemerintah daerah.

Perda-Perda bermasalah dan cenderung menyimpangi hirarki peraturan perundang-undangan jika tetap dibiarkan akan menurunkan iklim investasi dan tingkat kepercayaan pasar. Sebab peraturan daerah akan menjadi acuan utama setiap investor untuk berinvestasi.

“Perda-perda yang bermasalah tentunya berpotensi menghambat pertumbuhan dunia usaha,” ujar Agung Sedayu disela Diskusi Publik dengan tema Meninjau Perda Inkonstitusional, Mewujudkan Tata Kelola Pemberintah yang Baik di Jakarta, Minggu, 5 Juni 2016.

Karena itu, FAA PPMI mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan strategis yang efisien dan mampu memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha serta masyarakat, tanpa mengabaikan otonomi daerah. “Kita membutuhkan penyederhanaan regulasi supaya mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan daya saing nasional untuk merespon kebutuhan menghadapi kompetisi global,” kata Agung. (arm)

Click to comment
To Top