Meski dikejar-kejar, Jaksa Agung Enggan Terima Aduan Korban Novel Baswedan – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Hukum

Meski dikejar-kejar, Jaksa Agung Enggan Terima Aduan Korban Novel Baswedan

image
Warga korban penganiayaan Novel Basdewan beradu argumentasi dengan Kasubdit Pidum Kejagung, Zulkifli di depan gedung Pidmum

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Terlalu. Ini kata yang pantas untuk pihak Kejaksaan Agung (Kejagung), yang telah ingkar janji kepada warga Bengkulu korban penganiayaan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Novel Baswedan, saat masih menjabat Kasat Reskrim Polresta Bengkulu pada tahun 2004 silam. Mereka pun mengejar sampai ke DPR karena mendengar ada rapat antara Jaksa Agung dengan Komisi III DPR RI.

Yulisman selaku kuasa hukum perwakilan korban Novel Baswedan sebanyak delapan orang itu bahkan sempat menarik lengan baju Jaksa Agung HM Prasetyo saat akan memasuki mobil dinasnya usai rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senin (6/6/) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Aksi itu kemudian buru-buru ditepis oleh ajudan Prasetyo. Bahkan, mereka dihadang oleh Pamdal DPR serta ajudan dari Kejagung agar tidak terlalu dekat dengan Jaksa Agung.

Dia mengatakan kalau maksud kedatangannya ke DPR adalah untuk menyerahkan surat ke Komisi III, namun kebetulan saat itu bertepat dengan adanya pertemuan komisi hukum DPR dengan Jaksa Agung. Mereka pun menunggu hingga Jaksa Agung selesai melakukan rapat dengan Komisi III DPR RI itu.

“Makanya kami mencoba menanyakan langsung ke Pak Prasetyo saat akan meninggalkan gedung DPR. Tapi upaya kami dihalang-halangi oleh Pamdal DPR dan ajudan Jaksa Agung itu,” ujarnya sambil menambahkan kalau salah satu korban Novel Baswedan bernama Irwansyah Siregar sempat ingin mencium kaki Jaksa Agung Prasetyo dan memohon Prasetyo mendengarkan keluhan dia dan kawan-kawan. Tetapi itu pun langsung diamankan oleh ajudan Prasetyo.

Sedang saat di Kejakgung, mereka hanya ingin menagih janji yang pernah disampaikan Jampidum Noor Rachmad pada Jumat (3/6) kemarin. Waktu itu Jampidum berjanji akan mengembalikan berkas Novel. Makanya kami kembali datang ke sini (Kajagung), untuk menagih janji mereka,” kata Yuliswan.

Di Kejagung Yuliswan berserta perwakilan korban menanyakan ke staf Kejagung bernama Ratna perihal surat dari Kejati Bengkulu yang belum juga dibalas oleh Kajagung. “Saat itu jawaban Ratna, kami harus menemui Jampidum, yang saat ini sedang di DPR,” katanya mengutip pernyataan staf Kejagung itu.

Bahkan perwakilan korban Noven Baswedan sempat beradu mulut dengan Kasubdit Penuntutan Pidana Umum Kejagung, Zulkifli karena mencoba menghindar dari mereka.

“Kami sangat kecewa, karena pihak Kejagung saling lempar bola dan tidak ada kejelasan. Ini kan keterlaluan. Makanya, kami juga ke DPR untuk kirim surat tembusan yang ditujukan pada presiden yang juga sudah kami siapkan bukti tanda terimanya,” ucap Yulisman.

Selanjutnya perwakilan korban Novel Baswedan bersama kuasa hukumnya itu bergerak menuju Setneg untuk hal yang sama, yakni menyerahkan surat terkait putusan Kejati Bengkulu tersebut. Surat mereka diterima oleh salah satu staf Setneg bernama Paidi.

Sebelumnya, Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan sedang mengkaji deponering kasus Novel Baswedan pasca Pengadilan Negeri Bengkulu menyatakan tidak sahnya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) penyidik KPK tersebut.

Ia menjelaskan dalam penanganan perkara itu tidak bisa digeneralisir semuanya demikian pula kasus Novel Baswedan. “Kejaksaan memiliki kewenangan kasus itu. Kalau alasannya cukup ya kenapa tidak,” katanya.

Sedang hakim tunggal gugatan praperadilan SKP2 Novel Baswedan, Suparman pada sidang putusan di Pengadilan Negeri Bengkulu, Kamis, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah menimbang berbagai bukti-bukti yang diungkap di persidangan.

“Menyatakan surat ketetapan penghentian penuntutan nomor Kep.03/N.7.10/Ep.1/02/2016 tanggal 22 Februari 2016, yang dikeluarkan termohon adalah tidak sah,” kata hakim.

SKP2 tersebut diputuskan Pengadilan Negeri Bengkulu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan menyatakan segala ketetapan dan keputusan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan SKP2 tersebut juga tidak sah.

Hakim juga mengabulkan sebagian gugatan dari korban Novel yang menjadi pemohon dalam praperadilan tersebut, karena dapat membuktikan sebagian dalil dari permohonan. “Mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi atau keberatan termohon untuk seluruhnya,” kata dia.

loading...
Click to comment
To Top