Biar TKI Aman, Dede Yusuf Ngebut Revisi UU Nomor 39/2004 – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Nasional

Biar TKI Aman, Dede Yusuf Ngebut Revisi UU Nomor 39/2004

FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Untuk melindungi para TKI yang mencari nafkah di luar negeri, Komisi IX DPR tengah mengebut revisi UU 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI. Revisi ini ditargetkan sudah rampung pada akhir tahun ini.

“Revisi undang-undang ini sebenarnya sudah dimulai sejak DPR periode lalu, tapi sempat deadlock. Sekarang saya dorong lagi, tahun ini harus selesai,” ucap Ketua Komisi IX Dede Yusuf di Gedung DPR, (Selasa, 7/6).

Menurut politisi Demokrat ini, revisi sangat penting mengingat undang-undang lama hanya fokus pada masalah penempatan TKI di luar negeri. Unsur perlindungannya tidak memadai. Dalam revisi itu, Komisi IX ingin membuat aturan yang tegas mengenai perlindungan, agar tidak ada lagi kasus penyiksaan terhadap TKI atau gaji yang tak dibayarkan oleh majikan.

Salah satu poin yang tengah dirancang adalah mengubah pola hubungan kerja TKI dari pembantu dan majikan menjadi hubungan industrial. Nantinya, perusahaan penyalur TKI dalam negeri harus punya kerja sama dengan penyalur di negara penempatan. Mereka juga harus punya asrama di negara penempatan. Para keluarga yang membutuhkan tenaga kerja bisa mengambil dari penyalur itu. Jika dalam beberapa waktu keluarga itu mereasa tidak cocok, bisa mengembalikan TKI ke penyalur yang sama. Sehingga, tidak ada lagi TKI yang terlunta-lunta di luar negeri karena diusir atau disiksa majikan.

“Sekarang ini kan orang beli orang, kalau nggak cocok dilepas aja. Kami ingin nanti kalau nggak cocok dikembalikan ke penyalur,” terang Dede.

Dengan pola hubungan ini, para TKI juga bisa saling berkomunikasi dengan TKI lain. Mereka bahkan punya hak berserikat dan mendirikan organisasi.

Dede yakin revisi itu bisa kelar tahun ini. Sebab, saat ini 80 persen materi sudah disetujui antara pemerintah‎ dan DPR. Poin yang belum disetujui tinggal institusi yang bertanggung jawab dalam perlindungan TKI itu. Pemerintah ingin kewenangan itu dipegang Kementerian Tenaga Kerja, sedangkan DPR ingin dipegang badan khusus.

Alasan yang dipakai DPR adalah tugas Kementerian Tenaga Kerja yang sudah sangat numpuk. Saat ini, penempatan dan perlindungan TKI di Kementerian Tenaga Kerja hanya diurus satu direktur dalam satu direktorat jenderal. Sedangkan di Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), masalah itu diurus khusus oleh kepala badan yang memiliki tiga deputi dan enam direktur.

“Jadi, kami inginnya masalah perlindungan TKI ini adalah tanggung jawab badan khusus. Untuk namanya bisa diubah, yang penting badan khusus. Tinggal, agar badan itu tidak superpower, harus dibentuk badan pengawas,” jelas Dede.

Untuk mendorong titik temu, DPR tidak masalah jika badan ini nanti dikepalai Menteri Tenaga Kerja. “Jadi, nanti bisa seperti Menteri PPN/Kepala Bappenas. Kami tidak masalah, asalkan ini ditangani badan khusus.”

Yang jelas, tambah Dede, dalam badan ini harus ada pelayanan terpadu. Di dalamnya harus diisi Kementerian Luar Negeri, Kepolisian, Imigrasi, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Sertifikasi Nasional. Sehingga, semua hal yang dibutuhkan calon TKI bisa dilayani di badan ini. Badan ini juga harus punya kantor sampai kabupaten/kota agar para calon TKI sudah mendapat informasi dan pelatihan sejak mereka di daerah. [zul]

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top