Fahri Ajari Ahok Soal Demokrasi, Partai Politik dan Hukum – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Politik

Fahri Ajari Ahok Soal Demokrasi, Partai Politik dan Hukum

1820097-pri-fahri-hamzah-780x390

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah melempar wacana agar dukungan bagi calon independen diwadahi lewat formulir yang seragam di seluruh Indonesia agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak kesulitan melakukan verifikasi. Namun sayangnya Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok yang akan maju lewat jalur independen melihat hal itu sebagai satu usulan yang akan menggajal dirinya.

Hal ini menurut Ahok karena dirinya dan para relawan harus bekerja ulang mengisi formulir dukungan. Ahok tak segan menyindir Fahri sebagai Anggota DPR independen karena masih sudah dipecat dari PKS. Ia pun menyindir Fahri sebagai Anggota DPR paling hebat se-Indonesia.

Menanggapi hal itu Fahri pun menjawab santai untuk menjelaskan ketidakpahaman Ahok soal pernyataannya tersebut. Menurut Fahri dirinya tidak pernah menolak calon independen meski dirinya yakin partai politik adalah tulang punggung demokrasi karena menurutnya calon independen adalah juga bagian dari demokrasi.

“Kita bicara dulu soal calon independen, supaya gak salah paham. Dalam demokrasi itu saya pasti mendukung calon independen, meskipun saya percaya ke parpol sebagai tulang punggung  demokrasi, karena calon independen dalam pilkada juga bagian dari demokrasi itu sendiri,” ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (8/6).

Dia pun menjelaskan jika parpol harus mengalami verifikasi dan pemeriksaan yang sangat rinci oleh KPU, bahkan kantor perkantornya diseluruh Indonesia diperiksa, aktenya, pengurusnya dan lain-lain diperiksa, maka seharusnya syarat bagi calon independen juga diperiksa dengan benar.

“Jadi saya mendukung calon independen, tapi jangan calon yang mau melakukan segalanya seenaknya sendiri, tidak mau  diperiksa secara prosedural untuk mengklarifikasi berbagai persyaratan. Parpol saja diperiksa kok sangat detail oleh negara ketika mau mencalonkan atau mengirim pejabat publik dalam negara, calon independen juga harus seperti itu seperti publik harus bisa mengatahui siapa timnya,” jelas Fahri.

Dia pun menyayangkan Ahok yang menganggap proses verifikasi itu sebagai satu hal yang akan menyulitkannya.” Saya kira ini prosedur dan keseriusan berdemokrasi, jadi jangan anggap itu suatu kesulitan, semua ada konsekuensinya. Orang bikin parpol juga babak belur kok, tidak gampang. Parpol kan juga tidak ujuk-ujuk didirikan lantas bisa ikut pemilu karena semua harus diverifikasi yang serius. Jadi semuanya baik parpol maupun calon independen sama-sama masuk menjadi bagian dari kelembagaan demokrasi,” tambahnya.

Soal formuliur yang spesifik Fahri menjelaskan bahwa maksudnya supaya ada verifikasi administratif KPU terbantu secara digital, supaya tidak perlu dilakukan verifikasi manual.” Misal soal pengecekan betul tidaknya manusia yang memberikan dukungan itu ada. Jangan-jangan ada pemalsuan dokumen dan sebagainya karena banyak kejadian sebelumnya, calon independen di banyak daerah itu mendapat KTP dukungan yang besar misalnya 100 ribu, tapi faktanya yang memilihnya hanya 9000, jauh dari dukungan KTP itu sendiri. Secara logika hasil pilkadanya seharusnya pemilihnya lebih besar dari dukungan KTP itu sendiri. Kalau ternyata hasilnya jauh kan bisa saja dukungan KTP itu diberikan karena adanya motif lain seperti uang dan lainnya,” tegasnya.

Fahri pun meminta Ahok jika ingin maju sebagai calon independen dan dihargai oleh partai politik, untuk juga memahami dan belajar mengenai partai politik. ”Kalau mau dihargai lewat jalur independen oleh parpol, maka Ahok juga harus bisa menghargai parpol. Semua punya ikhtiar dan upaya yang sama-sama sulit dalam membawa calonnya, publik harus diberikan orang terbaik, maka seleksi juga harus lebih rumit, karena tak boleh sembarangan orang naik jadi pejabat negara tanpa pemeriksaan administrasi dan verifikasi memadai,” ujar salah satu pendiri HMI ini lagi.

Sementara terkait sindirian Ahok bahwa dirinya  adalah orang hebat karena menjadi satu-satunya wakil ketua DPR independen, Fahri pun berupaya mengajari pemahaman Ahok yang keliru karena di Indonesia tidak ada anggota DPR dari jalur independen. Menurut Fahri permasalahan yang dialaminya sudah diproses di pengadilan dan dia sudah memenagkan dalam putusan sela gugatannya.

“Jadi kalau Pak Ahok tidak paham, saya ini masih anggota PKS dan itu secara hukum karena ada keputusannya. PKS dan DPR  tak boleh membuat peraturan apapun yang membuat posisi saya berubah. Maka dari perspektif itu saya lebih kuat dari semua anggota DPR lainnya, karena pengadilan minta posisi saya tidak diganti. Jadi Ahok seperti biasa salah lagi dan salah baca dan salah memahami persoalan,” tegasnya.

Sebelumnya Ahok mengomentari usulan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah soal formulir dukungan untuk calon independen dalam pilkada. Ahok menyindir Fahri sebagai anggota DPR RI independen karena sudah dipecat dari PKS. “Fahri Hamzah sama saya itu saingan saja. Gue sama dia kan independen, cuma dia Wakil Ketua DPR RI independen,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (8/6).

Ahok menduga usulan tersebut untuk menjegalnya agar tidak bisa ikut Pilkada DKI 2017. Soalnya, formulir dukungan data KTP yang dibuat Teman Ahok sudah hampir mencapai 1 juta. Dia pun menyindir Fahri yang sesungguhnya bernasib sama sepertinya, yaitu tanpa partai.

Bahkan, dia menyebut Fahri menjadi anggota DPR RI independen, sama sepertinya yang ingin menjadi cagub independen. Perbedaannya, cagub independen diatur dalam undang-undang, sementara anggota DPR RI independen tidak diatur undang-undang.

“Jadi, Fahri Hamzah nih paling hebat se-Indonesia, jadi anggota DPR independen, enggak ada di UU. Kalau saya kan cagub independen. Jadi, sebetulnya dia lebih inovatif dan lebih hebat dari saya. Makanya, saya sama dia saingan,” kata Ahok. (hrm)

loading...
Click to comment
To Top