Keterlibatan TNI Tak Perlu Diatur dalam Revisi UU Terorisme – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Nasional

Keterlibatan TNI Tak Perlu Diatur dalam Revisi UU Terorisme

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Direktur Imparsial Al Araf mengatakan,  keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak perlu diatur dalam revisi UU tentang Tindak Pidana Terorisme. Sebab, hal yang mengatur tentang itu sudah tertuang dalam UU TNI Pasal 7 ayat 2 dan 3.

Kata dia,‎ tugas militer dalam operasi militer selain perang adalah penanganan terorisme. Namun, eskalasi keterlibatannya, ketika situasi negara dan kedaulatannya dalam ancaman serta tak mampu lagi dibendung aparat penegak hukum. 

Karenanya, pasal 43 B yang menyebut keterlibatan TNI d‎ihapuskan saja. “Saya menganggap pengaturan militer dalam RUU tidak diperlukan,‎” tuturnya saat rapat dengar pendapat dengan panitia khusus (pansus) terorisme di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/6). 

Untuk itu, ia mengimbau agar dalam membahas RUU terorisme itu, mengacu pada model criminal justice sistem atau penegakkan hukum. Bukan, war model melalui pendekatan perang dengan melibatkan militer dan intelijen aktif. 

“Kita mengatur dalam undang-undang tersebut institusi yang bukan bagian penegakkan hukum, dalam hal ini militer. Sehingga kurang pas‎. Sebaiknya tetap dalam sistem penegakan hukum,” pungkas Al Araf. ‎(dna/JPG)

loading...
Click to comment
To Top