Mau Perangi Mafia Peradilan, Tapi Anggarannya Kaya Gini Sih.. – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Nasional

Mau Perangi Mafia Peradilan, Tapi Anggarannya Kaya Gini Sih..

FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Bagaimana mau bekerja dengan baik, jika hal-hal yang berkaitan dengan anggaran sering dipotong. Nasib Komisi Yudisial (KY) untuk mengawasi hakim nakal bakal tersendat, karena anggaran untuk lembaga tersebut dipotong, hingga beberapa program kerja tidak bisa berjalan.

Menurut Juru Bicara (Jubir) KY Farid Wajdi kemarin (8/6), pemotongan anggaran itu dinilai kurang tepat, karena komisi itu sedang gencar membrantas mafia peradilan. Anggaran yang rencananya akan dipotong nilainya cukup besar, mencapai Rp38.531.253.000. Padahal, pagu anggaran yang diperuntukan KY tahun ini sebesar Rp148.874.879.000.

Jadi, anggaran lembaga itu nantinya tinggal Rp 110.343.626.000. Pemotongan itu dilaksanakan pada rancangan anggaran pendapatan belanja negara perubahan (RAPBNP) 2016. “Pemotongannya mencapai 25,88 persen dari pagu anggaran,” terang Farid Wajdi.

Jika pemotongan anggaran itu positif dilaksanakan, maka akan ada beberapa kegiatan penting yang tidak bisa dilaksanakan. Padahal, kegiatan yang menyangkut layanan kepada masyarakat.

Selain itu, kegiatan pentingnya juga akan terganggu. Seperti, investigasi rekam jejak hakim, pemantauan persidangan, seleksi hakim ad hoc di Mahkamah Agung (MA), dan penjaringan seleksi calon hakim agung periode kedua.

Dengan dipotongnya anggaran, kata Farid, permintaan MA untuk pemenuhan calon hakim agung atau calon hakim ad hoc tidak bisa dilaksanakan oleh KY. “Pemotongan anggaran akan berdampak besar,” paparnya. Kegiatan KY sangat bergantung kepada anggaran. Terutama kegiatan pengawasan hakim.

Ia pun berharap agar rencana pemotongan anggaran itu tidak jadi dilaksanakan. “Kami tidak minta tambahan anggaran. Kami hanya minta anggaran yang sudah ada jangan dipotong, karena akan berdampak pada optimal atau tidaknya tugas KY,” terang Farid.

Permintaan agar pemotongan agar tidak dilakukan sudah disampaikan kepada DPR, karena lembaga wakil rakyat itu mempunyai adil besar dalam pengambilan keputusan.

Apalagi, tambah dia, sekarang KY lagi getol-getolnya melakukan pengawasan terhadap hakim. Menurut dia, banyak laporan terkait hakim yang diterima komisi tersebut.

Pada caturwulan pertama, Januari sampai April sudah ada 488 laporan dari masyarakat terkait hakim yang melakukan pelanggaran. Jumlah itu belum termasuk surat tembusan terkait pelanggaran hakim yang disampaikan masyarakat kepada lembaga lain yang jumlahnya sebanyak 572 laporan. Jika ditotal, maka pada caturwulan pertama ada 1.060 laporan yang masuk.

Laporan yang masuk tidak begitu saja dibiarkan. KY selalu melakukan investigasi terhadap laporan itu dan mengadakan rapat panel sampai pleno untuk memutuskan apakah mereka terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

Tentu, proses yang cukup panjang itu membutuhkan anggaran cukup besar. “Kami tidak sembarangan dalam memutuskan kasus pelanggaran kode etik hakim,” tutur Farid. (lum/JPG)

Click to comment
To Top