Harus Persetujuan DPR, Pergantian Kapolri Jadi Persoalan Politik – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Nasional

Harus Persetujuan DPR, Pergantian Kapolri Jadi Persoalan Politik

oknum-polisi-ilustrasi-_110419092152-192

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua ‎Perhimpunan Magister Hukum Indonesia (PMHI) Fadli Nasution mengungkapkan, pergantian Kapolri sudah menjadi polemik. Sebabnya, ‎perlu ada persetujuan DPR terkait dengan pemilihan orang nomor satu kepolisian RI itu.

“Soal pergantian Kapolri menjadi polemik karena melibatkan lembaga politik. Sekarang presiden menyampaikan ke DPR untuk dapat persetujuan. Ini jadi persoalan politik,” kata Fadli di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (11/6).

Menurut Fadli, jika hanya melibatkan internal kepolisian dan presiden, maka pemilihan Kapolri tidak akan menjadi sesuatu yang rumit. Sebab, Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) tinggal melakukan pembahasan mengenai calon Kapolri.

“Dihitung berapa lama lagi nanti pensiun. Mereka memenuhi syarat, maka diajukan sebagai kapolri,” ucap Fadli. 

Fadli menjelaskan, Kompolnas juga memiliki bagian terkait dengan pemilihan Kapolri. Kompolnas, sambung dia, bisa memberikan pertimbangan kepada Presiden Joko Widodo.

Selain itu, Fadli menyatakan, pemilihan Kapolri pada era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono bisa ditiru. Saat itu, ada keterlibatan KPK dan PPATK untuk melihat track record para calon. (gil/jpnn)

loading...
Click to comment
To Top