Pemerintah Tutup Devisit Pendapatan Negara Lewat Ikat Pinggang. DPR: Ini Paling Buruk – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Ekonomi & Bisnis

Pemerintah Tutup Devisit Pendapatan Negara Lewat Ikat Pinggang. DPR: Ini Paling Buruk

JAKARTA, 1/10 - PELANTIKAN ANGGOTA DPR. Suasana pelantikan anggotan Dewan Perwakilan Rakyat RI periode 2009-2014, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (1/10).  Sebanyak 560 anggota DPR dan 132 DPD diambil sumpahnya pada pelantikan tersebut.  FOTO ANTARA/Yudhi Mahatma/Koz/mes/09.

FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B Kadi menilai pemerintah tidak kredibel dalam perencanaan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dengan melakukan pemotongan anggaran ‎berjamaah terhadap kementerian/lembaga (K/L).

“Ini antara pemerintah dan DPR telah setuju atas anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan telah diundangkan. Makanya saya tidak setuju pemangkasan tersebut,” kata dia dalam rapat kerja bersama empat Badan (Basarnas, BMKG, BPLS, BPWS) di kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (14/6).

Merujuk pada APBN 2015 tahun pertama Pemerintahan Jokowi-JK, belanja negara dipatok angka Rp 2,039,5 triliun‎ dengan target penerimaan negara Rp 1,793,6 triliun.

Namun, pemerintah mengajukan APBN Perubahan 2015 yang berisi penyusunan anggaran dengan target pendapatan negara diturunkan menjadi Rp 1.761,6 triliun serta belanja negara dipangkas Rp 1.984,1 triliun.‎ Alasannya, perekonomian domestik dan global terus melesu.

“Nah, UU ‎APBN 2016 yang ditetapkan juga sudah dianggarkan tapi diubah lagi. Asumsi-asumsi penerimaan negara melalui penerimaan pajak hingga minyak teryata meleset,”‎ ungkap legislator asal Sulsel itu.

Menurut Hamka, APBN adalah pertaruhan antara DPR dengan pemerintah dalam membiayai pembangunan di semua lini kementerian/lembaga.

Politikus Partai Golkar ini menyesalkan kebijakan Presiden Jokowi yang langsung mengeluarkan inpres sebagai satu-satunya jalan menanggulangi tak tercapainya pendapatan negara.

“Ini kenapa pencapaian pendapatan negara yang meleset harus lari ke pemotongan. ‎Situasi paling buruk y‎ang dilakukan pemerintah,” tandas dia. (hyt/JPG)

loading...
Click to comment
To Top