Politisi Ini Sebut Langkah Menteri Susi Beli Pesawat Melanggar Tupoksi – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Nasional

Politisi Ini Sebut Langkah Menteri Susi Beli Pesawat Melanggar Tupoksi

FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Anggota Komisi 4 DPR  Mahfuzd Siddiq menyarankan agar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tak perlu membeli pesawat pengintai. Lebih baik anggaran pembelian pesawat tersebut digunakan untuk pemberdayaan nelayan, karena membeli enam pesawat dapat menguras anggaran.

“Lebih baik dibatalkan dan dialihkan untuk program pemberdayaan nelayan yang saat ini hidupnya susah karena berbagai kebijakan menteri kelautan dan perikanan yang tidak berpihak pada nelayan. Menteri melarang nelayan menggunakan jenis pukat tertentu, tapi tidak membantu nelayan mendapatkan jenis pukat y ang diizinkan,”ujar Mahfudz di Gedung DPR, Rabu (15/6).

Menurut Mahfizd, Menteri Susi terlalu gampang menghitung besaran anggaran, padahal akan ada anggaran besar yang keluar, jika pesawat tersebut dibeli. Mulai dari pelatihan sumber daya manusia (SDM), dalam hal ini pilot, biaya sewa tempat, hingga biaya operasi lainnya.

“Untuk tugas survelence pencurian ikan menggunakan pesawat saat ini hal itu juga tidak effektif karena sduah ada teknologi satelit yang bisa dimanfaatkan untuk memantau laut.Jadi kalau mau survelence tidak perlu dengan pesawat yang biayanya tinggi.TNI saja yang sudah memiliki segalanya pangkalan, pilot yang terlatih tidak sanggup melakukan tugas tersebut.Cost perawatannya tinggi sekali. Kalau tetap dipaksakan, patut dipertanyakan ada apa dengan niat Susi ini,” jelas Mantan Ketua Komisi I ini.

Politisi PKS ini menghawatirkan, program pembelian pesawat pengintai ini akan mubazir, karena dipastikan bakal terjadi tumpah tindi tugas dengan lembaga lainnya, seperti  Badan Keamanan Laut  (Bakamla) yang memang memiliki tugas seperti halnya coast guard di negara-negara lainnya.

“Kalau mau Susi bisa melakukan survelence dengan menyewa satelit. Kalau kemudian memang ada kapal-kapal pencuri ikan yang terdeteksi, maka hal itu bisa  dikoordinasikan dengan angkatan laut,polairud atau Bakamla.Jika Susi memaksakan membeli pesawat itu juga melanggar tupoksi Kementrian  KKP karena tugas mengkontrol laut bukan menjadi tugas KKP. Tugas KKP itu adalah bagaimana mengembangkan sumber daya laut dan perikanan,” tegasnya.

Dia pun mengingatkan Susi bahwa jika program tersebut dipaksakan apalagi seperti pemaparan Susi program tersebut akan dilaksanakan multiyear.”Ini program nekad karena kemenkue sampai sekarang tidak meloloskan program multi years seperti ini. Saya harap BPKP mau melakukan pre audit dulu karena selain program ini multi years juga ada potensi tumpang tindih dengan instansi lain yang sangat besar,”tandasnya.

Sebelumnya dalam rapat kerja di DPR, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengemukanan  niatnya untuk membeli 6 pesawat pengintai dan satu kapal sejenis kapal induk.Hal ini menurutnya bertujuan untuk memperkuat  pengawasan di laut.

“Kapal induk tersebut juga akan didesain untuk memiliki beberapa fungsi untuk menunjang kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.Dengan adanya kapal ini pejabat KKP dan stafnya bisa berada di lautan berkeliling. Kapal markas (induk) ini bisa berkeliling ke daerah melakukan bakti sosial, pengobatan ataupun demo pemberdayaan nelayan,” kata Susi saat Rapat Kerja dengan Komisi IV di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/6).

loading...
Click to comment
To Top