Datangi MK, Teman Ahok Protes Revisi UU Pilkada – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Pilkada

Datangi MK, Teman Ahok Protes Revisi UU Pilkada

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Teman Ahok mendatangi Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan upaya uji materi atas Revisi Undang-Undang (UU) Pilkada. Pendukung Ahok tersebut tidak sendiri. Mereka datang bersama pemohon yang lain.

Yakni, Gerakan Nasional Calon Independen (GNCI), Perkumpulan Kebangkitan Indonesia Baru (KIB), Tsamara Amani, dan Nong Darol Mahmada.

Ada dua pasal yang dianggap para pemohon tersebut memberatkan pasangan calon kepala daerah yang menempuh jalur perseorangan. “Ada dua pasal yang kami ajukan ke MK untuk ditafsir kembali,” ujar Kuasa Hukum seluruh pemohon, Andi Syafrani di Gedung MK, Jumat (17/6).

Andi mempersoalkan pasal 41 dalam revisi UU pilkada menyangkut syarat calon independen. Pasal tersebut menyebutkan, pemilih atau pendukung calon kepala daerah harus terdaftar dalam DPT pemilu sebelumnya.

Ia berpendapat bahwa syarat tersebut merupakan frasa tambahan baru yang sengaja dibuat oleh DPR dan pemerintah untuk membatasi hak dari para pendukung calon perseorangan. Sehingga menurutnya, poin tersebut harus diuji kembali oleh MK.

“Karena calon pemilih baru yang belum terdaftar di DPT pemilu sebelumnya dapat berpotensi kehilangan haknya untuk memilih pasangan calon perseorangan,” jelasnya.

Belum lagi soal pasal 48. Menurut Andi, ini terkait proses verifikasi faktual. Karena dalam pasal itu dijelaskan bahwa verifikasi faktual dilakukan dalam waktu 14 hari. Tetapi, jika petugas PPS tidak dapat menemui pendukung pasangan calon independen tersebut, maka mereka diberikan waktu tiga hari untuk didatangkan kepada petugas PPS.

Lebih lanjut Andi menjelaskan, pihaknya mempersoalkan batas waktu tiga hari itu yang include di dalam masa waktu 14 hari verifikasi faktual. Padahal, sambung dia, para pendukung tidak tahu jadwal mereka akan didatangi oleh petugas PPS. “Tidak ada kepastian kapan petugas PPS akan mendatangi pendukung calon independen,” sesalnya.

Oleh karena itu, ia bersama kliennya meminta MK mempertimbangkan tiga hari itu di luar masa waktu 14 hari verifikasi faktual. “Artinya, masa waktu verifikasi menjadi 14 hari plus tiga hari. Jadi ada 17 hari (verifikasi),” tutupnya. (uya/JPG)

To Top