Kemendagri: Bukan Perda Syariah, Tapi Perda IMB yang Dibatalkan – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Nasional

Kemendagri: Bukan Perda Syariah, Tapi Perda IMB yang Dibatalkan

1457400606_sumarsono

FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan klarifikasi terkait protes dari berbagai kalangan terhadap pembatalan dan penghapusan ribuan Perda. Menurut Direktur Jendral Otonomisasi Daerah (Ditjen Otda Kemendagri) Sumarsono menuturkan, dari total 3.143 Perda yang dibatalkan itu, 58 persen terkait aturan izin mendirikan bangunan (IMB) dan jasa usaha.

Dijelaskan, langkah ini dilakukan karena penetapan IMB harus diperbaharui setiap lima tahun. Karena dinilai menghambat investasi di daerah.

“Misal IMB, harusnya satu kali saja (mengurus perizinan,red). Bukan diupdate 5 tahun sekali,” ujar Sumarsono, Kamis (16/6/2016).

Selain terkait IMB dan jasa usaha, 32 persen dari 3.143 perda bermasalah yang dibatalkan terkait pengalihan urusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sementara 10 persen terkait pelayanan publik, seperti retribusi terhadap pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Saat ditanya mengapa dari 3.143 peraturan yang dibatalkan tidak ada terkait intoleran dan diskriminatif, Sumarsono mengatakan tengah dalam proses pengkajian.

“Jadi bukan tidak ada. Itu dalam proses, semua dalam proses. Termasuk nuansa ekonomi ada tahap berikutnya. Saya berharap daerah sudah self correction, melakukan itu dengan sendirinya. Jadi bukan tidak ada, namun belum,” ujar mantan Penjabat Gubernur Sulawesi Utara tersebut. (gir/jpnn)

loading...
Click to comment
To Top