Usir Wartawan, Ahok Dinilai Pemimpin Otoriter – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Jabodetabek

Usir Wartawan, Ahok Dinilai Pemimpin Otoriter

FAJAR.CO.ID, JAKARTA-Tindakan mengusir wartawan yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok adalah sikap yang ceroboh dan patut disesalkan. Sebagai pejabat publik, sebisanya menjaga sikap dan tidak boleh emosional.

Langkah Ahok melarang wartawan meliput di Balai Kota, mendapat tanggapan keras dari wartawan senior Teguh Santosa. Menurut Teguh, Ahok yang saat ini berstatus sebagai pejabat publik harus menjaga tutur kata dan tingkah laku di depan umum.

“Sebagai pejabat publik, Ahok semestinya bisa menjaga tutur kata dan tingkah laku di depan umum. Jangan arogan dan memberi kesan anti kritik. Itu ciri pemimpin otoriter,” katanya.

Teguh menyoroti insiden kemarahan Ahok pada pertanyaan yang diajukan wartawan mengenai aliran dana yang diterima kelompok Teman Ahok, Kamis siang (16/6). Pertanyaan tersebut diajukan sebagai upaya wartawan mengkonfirmasi kebenaran informasi yang disampaikan politisi PDI Perjuangan Junimart Girsang.

“Tindakan Ahok itu dapat digolongkan sebagai perbuatan melanggar UU Pers 40/1999, dan bisa diancam pidana paling lama dua tahun atau denda Rp 500 juta. Apalagi ini sudah beberapa kali terjadi, sudah kelewatan,” ujar Teguh yang merupakan salah seorang ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Teguh mengutip Pasal 4 UU Pers 40/1999 yang menyatakan bahwa, pertama, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Kedua, terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.

Ketiga, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Serta keempat, dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Adapun ancaman pidana penjara dan denda khususnya terhadap pelanggaran Pasal 4 ayat (2) dan (3) disebutkan dalam Pasal 18 undang-undang yang sama.

Daripada mengumbar emosi yang meledak-ledak, menurut hemat Teguh, apabila merasa dirugikan, Ahok bisa mengajukan keberatan lewat koridor yang disediakan oleh UU Pers 40/1999.

(ra/rmol)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top