Pengamat: Syarat Musda Golkar Tak Sesuai Bisa Merusak Citranya Sendiri – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Politik

Pengamat: Syarat Musda Golkar Tak Sesuai Bisa Merusak Citranya Sendiri

sabil
FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Berbagai syarat dalam Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar terlalu banyak, hingga dinilai dapat merusak citra partai beringin ini sendiri. Pasalnya, ada beberapa syarat yang bermunculan, diantaranya tidak diperbolehkannya calon ketua DPD I dan II untuk ikut bertarung di musda, jika memiliki kerabat dekat seperti anak, istri, dan saudara kandung menjadi pengurus pada partai lain.
Kebijakan pada Musda Partai beringin ini ditanggapi oleh pengamat politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara Jakarta, Sabil Rachman mengatakan, syarat tersebut melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Jika aturan ini diterapkan, maka Sabil menilai Golkar justru akan dianggap telah menjadi partai yang mengucilkan diri sendiri dengan praktik ademokrasi.
Menurut Sabil, aturan dalam Juklak itu sesungguhnya tidak salah, jika dikaitkan dalam satu hal yakni upaya menyatukan seluruh potensi keluarga dalam salah satu pilihan politik. Namun, hal ini sarat kekeliruan jika dikaitkan dengan keinginan membangun kultur demokrasi yang baik. Apalagi, partai politik sebagai pilar dan jantungnya demokrasi.
Sebagai pilar demokrasi, maka partai politik terbuka atau bahkan harus dapat membuka diri dari perorangan dan kelompok yang akan masuk sebagai anggota atau memilih secara sadar partai politik tersebut. “Makanya,  siapapun harus dapat menghargai berbagai pilihan tak terbatas pada lingkungan keluarga.” kata Sabil, Kamis, 16 Juni.
Sabil menyebutkan, tidak seorangpun yang dapat memaksakan atau mungkin mengintimidasi seseorang untuk membatasi dalam lingkungan keluarga. Pasalnya, hal ini dapat dikategorikan tidak saja melanggar hak-hak asasi tetapi juga akan mencederai demokrasi substansial yang sedang di bangun Golkar.
Dalam perspektif kata Sabil, maka juklak musda Golkar yang mempersyaratkan calon ketua tidak boleh memiliki hubungan keluarga, baik adik maupun anak bahkan istri atau suami akan melanggar prinsip dasar hak asasi politik seseorang. Aturan tersebut justru akan mengecilkan golkar sendiri.
“Jadi, sebaiknya golkar memikirkan untuk mencabut syarat tersebut jika tidak ingin dikatakan telah melakukan pengucilan kebebasan politik dalam internal sendiri. Partai adalah pilar demokrasi. Bukannya, justru partai yang merusak tatanan demokrasi tersebut. (arm)
loading...
Click to comment
To Top