KKP Harus Ubah Orientasi Kebijakannya – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Nasional

KKP Harus Ubah Orientasi Kebijakannya

medium_58Mahfudz Siddiq (indra) (6)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk membenarkan penilaian sementara beberapa pihak, termasuk DPR.

Penilaian yang dimaksud adalah selama ini KKP yang dipimpin Susi Pudjiastuti itu belum fokus pada pemberdayaan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga masih belum mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam hal ini nelayan, pesisir dan industri perikanan dan kelautan.

Pasalnya KKP selama ini terlalu berorientasi pada penanggulangan penangkapan ikan secara ilegal. Bahkan belakangan KKP terjebak dalam orientasi untuk menjaga keamanan wilayah perairan dan laut indonesia.

“Hal yang sebenarnya bukan tupoksi utama KKP. Menjadi benar Presiden meminta KKP berkoordinasi dengan TNI dan Polri dalam urusan pengamanan wilayah perairan ini. Hal lain yang gencar dilakukan KKP adalah menjaga kelestarian sumberdaya kelautan melalui regulasi ketat mengenai aturan penangkapan ikan yang tidak diikuti oleh kebijakan alternatif dan fasilitasi bagi para nelayan,” jelas Mahfudz Siddiq.

Anggota Komisi IV dari Fraksi PKS ini menjelaskan, untuk masalah keamanan perairan dan kelestarian sumberdaya kelautan memang hal yang sangat penting. Tapi menurutnya, itu harusnya menjadi kebijakan derivatif dari formula kebijakan peningkatan usaha ekonomi di sektor nelayan dan industri perikanan dan sumberdaya kelautan lainnya.

“Sehingga formula ini akan mampu meningkatkan pendapatan negara dari sektor sumberdaya kelautan dan perikanannya. Ketegasan Bu Susi untuk mengamankan sumberdaya kelautan dan untuk menjaga kelestarian sumberdaya kelautan patut diacungi jempol. Tapi tidak boleh berhenti disitu, apalagi jadi orientasi primernya,” tambahnya.

Olehnya itu, dirinya menganggap orientasi kebijakan yang dijalankan oleh Menteri Susi dalam prakteknya belum mampu mendongkrak produktivitas hasil usaha perikanan nasional dan juga menimbulkan hambatan-hambatan baru bagi masyarakat nelayan dan pesisir dalam menjalankan kehidupan ekonominya.

Sebelumnya, dalam rapat terbatas yang digelar Kamis lalu, Presiden mengatakan program kebijakan pembangunan kelautan harus memberi dampak pada peningkatan kesejahteraan nelayan. Hingga kini kontribusi kelautan terhadap PDB nasional masih di bawah 30 persen. Padahal, luas wilayah laut Indonesia mencapai 70 persen.

Potensi kelautan Indonesia juga diperkirakan 1,2 t usd dan diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja 40 juta org. Contoh negara lain, kelautan Jepang menyumbang 48,5 persen PDB (17500 m usd), Thailand menyumbang 212 m usd. Presiden juga minta Polri, TNI, Bakamla dan KKP berkoordinasi atasi penyelundupan ikan yang terjadi. (rls/hrm)

loading...
Click to comment
To Top