Kuasa Hukum Fahri: Mahkamah PKS adalah “Mahkamah Gadungan” – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Hukum

Kuasa Hukum Fahri: Mahkamah PKS adalah “Mahkamah Gadungan”

3854_20923_PKS

FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Sidang lanjutan kasus gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah terhadap beberapa elit PKS akan berlangsung hari ini, Senin 20 Juni 2016 dengan agenda duplik.

Mujahid Kuasa Hukum Fahri Hamzah berpendapat, bantahan Tergugat bahwa Mahkamah Partai (Majelis Tahkim) PKS telah sah dan legal bertugas sejak 18 Februari 2016, yang merupakan kali pertama Fahri Hamzah dipanggil sebagai tertuduh atau terdakwa pelanggaran disiplin di PKS, tidak berdasar hukum dan sangat mengada-ada.

Padahal negara melalui Kementerian Hukum dan HAM baru mengesahkan atau mencatat atau melegalisasi keberadaan Mahkamah Partai PKS (konsekuensi yuridis partai politik sebagai badan hukum) baru pada tanggal 25 April 2016 melalui Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU.4.AH. 11.01-11 Perihal Komposisi Majelis Tahkim (Mahkamah Partai) yang ditujukan kepada Presiden dan Sekjen DPP PKS, Imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, DPP PKS pada bulan Februari 2016 memang pernah mengajukan pengesahan Mahkamah Partai ke Kementerian Hukum dan HAM RI, namun ditolak oleh Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Nomor: AHU.4.AH. 11.01-09 Perihal Penjelasan Komposisi Majelis Tahkim (Mahkamah Partai) tertanggal 26 Februari 2016.

Menurut Mujahid, dengan demikian Mahkamah Partai PKS yang memeriksa dan mengadili Fahri Hamzah yang kemudian memutuskan memberhentikan sebagai kader PKS merupakan Mahkamah “Partai gadungan” yang tidak ada dasar dan sumber hukumnya.

Ia menambahkan, Jika lembaga yang memberhentikan Fahri Hamzah adalah “Mahkamah Partai gadungan”, maka Negara melalui kekuasaan kehakiman yakni Pengadilan Negeri Jakarta Selatan wajib mengoreksi, apalagi partai PKS hidup dalam tatanan demokrasi konstitusional di mana penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3): “Negara Indonesia adalah negara hukum” dan Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. (*/Fajr)

loading...
Click to comment
To Top