Soal Sumber Waras, BPK Minta Pemprov DKI Kembalikan Rp 191 Miliar – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Hukum

Soal Sumber Waras, BPK Minta Pemprov DKI Kembalikan Rp 191 Miliar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa tidak adanya unsur melawan hukum dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta. Meski demikian, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) konsisten menyatakan bahwa terdapat penyimpangan dalam pembelian lahan tersebut. 

Ketua BPK Harry Azhar Aziz bahkan mengatakan, Pemprov DKI Jakarta harus mengembalikan uang sebesar Rp 191 miliar kepada negara. Hal itu berdasar laporan hasil pemeriksaan BPK soal adanya indikasi kerugian negara Rp 191 miliar dalam proses pembelian lahan RS Sumber Waras.

“Itu kan ada indikasi kerugian negara yang ditulis di dalam laporan Rp 191 miliar. Nah, itu harus dikembalikan,” kata Harry usai menggelar konferensi pers di kantor BPK RI, Jakarta, Senin (20/6).

Menurut Harry, sesuai undang-undang Pemprov DKI Jakarta harus mengembalikan uang tersebut paling lambat 60 hari setelah LHP BPK diterbitkan. “Sekarang sudah lewat 60 hari. Sanksinya bisa dipenjara satu tahun enam bulan,” ujar Harry.

Namun, kata dia, terkait pihak yang diwajibkan untuk mengembalikan uang tersebut, BPK menyerahkannya kepada penegak hukum. “Itu penegak hukum yang menentukan. Kita bukan penegak hukum,” pungkasnya.

BPK menilai proses pembelian lahan tersebut tidak sesuai dengan prosedur dan Pemprov DKI membeli dengan harga lebih mahal dari seharusnya. Sehingga BPK menilai ada kerugian negara sebesar Rp 191 miliar. 

Hal tersebut berdasar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun 2014.‎

BPK sudah melakukan audit investigasi atas pembelian lahan tersebut. Lembaga auditor negara itu menyebut ada enam penyimpangan dalam pembelian lahan Sumber Waras. Enam penyimpangan itu diantaranya dari tahap perencanaan hingga penyerahan hasil.

Namun, KPK tak menemukan adanya tindak pidana dalam kasus pembelian lahan milik RS Sumber Waras itu. Dari hasil penyelidikan awal, lembaga antirasuah ini tidak meningkatkan proses hukum ke tahap penyidikan.

“Penyidik kami tidak menemukan perbuatan melawan hukum,” kata Agus di Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR pada 14 Juni 2016. (put/jpg)

Click to comment
To Top