Jadi Ketua PAN, Mansyur Amila Masih Jabat Pj Bupati Buteng – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Politik

Jadi Ketua PAN, Mansyur Amila Masih Jabat Pj Bupati Buteng

FAJAR.CO.ID, KENDARI – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Koalisi Lembaga Sulawesi Tenggara (Fokal Sultra) menggelar aksi unjuk rasa di Sekretariat DPRD Sultra, Senin (20/06).

Massa mendesak DPRD Sultra untuk segara mengeluarkan surat rekomendasi kepada Gubernur Sultra dan Mendagri memberhentikan Penjabat Bupati (Pj) Buton Tengah (Buteng), Abdul Mansur Amila karena dianggap telah merangkap jabatan sebagai Ketua DPD PAN Buteng.

Koordinator Lapangan Fokal Sultra Alimudin mengatakan. pemberhentian Pj Bupati Buteng Abdul Mansur Amila harus segera dilakukan karena telah melanggar pasal 2 ayat (1) PP 37/2004, dengan tegas menyatakan Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

“Jika PNS menjadi anggota atau pengurus partai politik, maka berdasarkan pasal 2 ayat (2) PP 37/2004 ia diberhentikan sebagai PNS,” terang Alimudin.

Alimudin mengatakan, Mendagri, Gubernur, dan DPRD Sultra harus mengambil langkah tegas pada Pj Bupati Buteng untuk segera dipecat agar tidak lagi menggunakan fasilitas negara yang dinilainya akan memanfaatkan jabatannya sebagai Pj Bupati untuk Pilkada 2017 nanti.

“Jika semua pihak tidak bisa secepatnya memberhentikan Pj Buteng, maka kami menilai ada konspirasi politik,” ungkapnya.

Sementara itu, Komisioner KPU-RI, Hadar Nafis Gumay disela-sela memantau pelaksanaan PSU jilid II Muna, Minggu (19/06) mengatakan, Pj Bupati Mansur Amila yang berstatus sebagai PNS terpilih sebagai Ketua DPD PAN Buteng pada Musda di Kota Baubau, pekan lalu,  sama halnya telah melabrak aturan.

“Bisa saja seorang Pj bupati menjadi ketua Parpol, asalkan dia harus mundur terlebih dahulu dari PNS. Kalau tidak, berarti telah melabrak aturan,” kata Hadar Nafis Gumay.

Menurutnya, tidak ada aturan yang memperbolehkan seorang PNS merangkap menjadi ‘petugas’ Parpol. Karena itu, bila ingin berparpol harus melepas atribut PNS. “Saya tidak mau panjang lebar, intinya tidak bisa PNS jadi ketua Parpol,” tegasnya.

Sama halnya bila Pj bupati dan anggota DPRD yang ingin maju bertarung di Pilkada harus mengundurkan diri. “Untuk Pj bupati saat mendaftar status Pj-nya sudah dilepas dan sudah ada penggantinya,” tandasnya. (p2/p10)

loading...
Click to comment
To Top