Menteri Luhut dan Yuddy Bersitegang Mengenai Masalah Ini – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Nasional

Menteri Luhut dan Yuddy Bersitegang Mengenai Masalah Ini

FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan Badan Cyber Nasional (BCN) tetap jalan. Hal ini disampaikan guna membantah pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi, yang mengatakan sulit untuk BCN terealisasi dengan adanya moraturium pembentukan badan.

“Jadi nggak bener itu kalau ada yang bilang prosesnya dihentikan,” kata Luhut usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR.Dikatakan, proses pembentukan badan BCN masih terus berjalan, bahkan hingga saat ini sudah hampir selesai.

“Tadi kita juga bicarakan ini dengan Komisi III. Makanya, tidak ada pembatalan, karena sekarang lagi proses, dan minggu depan tanggal 27 kami finalisasi,” ujarnya.

Meski demikian, Luhut masih enggan berkomentar banyak mengenai perkembangan dan sejauh mana proses pembentukan BCN. Termasuk soal anggaran BCN yang akan dialokasikan secara bertahap. “Sampai saat ini soal anggaran tidak ada masalah. Tapi yang jelas anggaran dilakukan berta­hap,” terangnya.

Mengenai rumor apakah Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) akan mengemban fungsi dan tugas badan siber tersebut, Luhut tak mau berkomentar banyak.

“Kami tak mau bicara dulu. Sampai jadi dulu baru kami umumkan,” ucap Luhut.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, pembentukan badan cyber nasional sulit terealisasi lantaran sedang ada moratorium pembentukan badan.

Oleh sebab itu, pemerintah mencari lembaga mana yang memiliki kemampuan, fasili­tas, SDM yang bisa diberikan tugas juga menangani masalah cyber.

“Kalau hasil rapat itu Lembaga Sandi Negara,” kata Yuddy.

Lebih lanjut, Yuddy menjelaskan, untuk menciptakan efisiensi dalam pengawasan cyber, Lemsaneg akan dibantu oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selain itu, akan ada revitalisasi fungsi, tugas, dan kewenangan Lemsaneg.

“Jadi nantinya, ada satu fungsi Dirjen Kemenkominfo yang menangani aplikasi teknologi yang harus dileburkan. Jadi lebih efisien,” ujarnya.

Meski demikian, diakui Yuddy, masalah pengawasan siber ini tetap merupakan hal penting. Oleh karena itu, pengkajian mengenai hal ini akan diselesai­kan dalam waktu dekat.

“Masalah cyber security ini sudah menjadi tren dunia yang harus dimililiki pemerintah untuk melindungi sumber-sumber informasi dan data digi­tal yang dimiliki oleh pemerintah dan publik,” kata dia.

Sekadar informasi, wacana pembentukan BCN mulai dibi­carakan sejak Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan periode 2014-2015 Tedjo Edhy Purdijanto.

Badan cyber itu guna melindungi seluruh institusi pemerintahan dari penyadapan, termasuk Presiden. Hal ini berkaca dari adanya sejumlah do­kumen yang didapatkan man­tan kontraktor Badan Intelijen Amerika Serikat (AS), Edward Snowden yang menyatakan Australia dan Selandia Baru menyadap jaringan telepon genggam terbesar di Indonesia, dan juga sistem telekomunikasi sejumlah negara kecil di Kepulauan Pasifik. ***

To Top