Nur Alam Sudah Siapkan Pj Bupati Buteng Pengganti Mansur Amila – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Daerah

Nur Alam Sudah Siapkan Pj Bupati Buteng Pengganti Mansur Amila

FAJAR.CO.ID, KENDARI – Polemik status Pj Bupati Tengah (Buteng), Abdul Mansur Amila yang terpilih sebagai Ketua DPD PAN Buteng pada Musda di Kota Baubau, pekan lalu, ditanggapi datar Gubernur Sultra, Nur Alam.

Menurut Nur Alam, saat ini pihaknya belum bisa mengambil langkah untuk memecat Mansur Amila sebagai Pj Bupati Buteng apalagi sebagai PNS. Nur Alam beralasan, karena hingga saat ini Mansur Amila belum memiliki SK Ketua DPD PAN Buteng.

“Sebelum yang bersangkutan mendapatkan legalisasi secara resmi, ya maka proses itu belum bisa dikatakan sah. Kecuali sudah dapat SK selaku ketua DPD partai, maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bersangkutan harus segera meninggalkan kedudukan sebagai pegawai negeri sipil,” tegas Nur Alam.

Ia mengatakan, Mansur Amila belum resmi menjadi Ketua DPD PAN Buteng karena belum adanya SK. Namun begitu, Ia mengaku telah mempersiapkan Pj Bupati Buteng yang baru jika Mansur Amila telah resmi sebagai Ketua DPD PAN Buteng.

“Kalau baru, misalnya hasil Musda atau ada aspirasi menghendaki itu. Itu belum bisa dikatakan sah. Tentu kita akan siapkan Pj bupati yang baru, ketika sudah sah,” tegasnya lagi.

Sebelumnya Komisioner KPU RI, Hadar Nafis Gumay menilai Mansur Amila telah melabrak aturan, mengingat masih berstatus PNS juga menjadi ketua partai.

“Bisa saja seorang Pj bupati menjadi ketua Parpol, asalkan dia harus mundur terlebih dahulu dari PNS. Kalau tidak, berarti telah melabrak aturan,” kata Hadar Nafis Gumay disela-sela memantau pelaksanaan PSU jilid II Muna.

Menurutnya, tidak ada aturan yang memperbolehkan seorang PNS merangkap menjadi ‘petugas’ Parpol. Karena itu, bila ingin ber-Parpol harus melepas atribut PNS. “Saya tidak mau panjang lebar, intinya tidak bisa PNS jadi ketua Parpol,” tegasnya.

Sama halnya, lanjut Hadar, bila Pj bupati dan anggota DPRD yang ingin maju bertarung di Pilkada harus mengundurkan diri. “Untuk Pj bupati, saat mendaftar status Pj-nya sudah dilepas dan sudah ada penggantinya,” tandasnya.

Kemudian sorotan lain disuarakan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Koalisi Lembaga Sulawesi Tenggara (Fokal Sultra), Senin (20/06). Massa meminta Gubernur Sultra dan Mendagri untuk memberhentikan Mansur Amila sebagai PNS.

Aspirasi Fokal Sultra tersebut disampaikan di kantor DPRD Sultra, Senin (20/06). Mahasiswa mendesak para wakil rakyat itu untuk segera mengeluarkan surat rekomendasi kepada gubernur dan Mendagri terkait pemberhentian Mansur Amila.

Koordinator Lapangan Fokal Sultra, Alimudin mengatakan, pemberhentian Pj Bupati Buteng Mansur Amila harus segera dilakukan, karena telah melanggar pasal 2 ayat (1) PP 37/2004. Dalam PP itu, kata dia, dengan tegas menyatakan bahwa PNS dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Bila itu terjadi, maka konsekwensi PNS itu harus dipecat. “Jika PNS menjadi anggota atau pengurus partai politik, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PP 37/2004 ia diberhentikan sebagai PNS,” katanya.

Alimudin mengatakan, Mendagri, Gubernur, dan DPRD Sultra harus mengambil langkah tegas pada Pj Bupati Buteng untuk segara dipecat, agar tidak lagi menggunakan fasilitas negara yang dinilainya akan memanfaatkan jabatannya sebagai pj bupati untuk Pilkada 2017 nantinya.

“Jika semua pihak tidak bisa secepatnya memberhentikan Pj Buteng, maka kami menilai ada konspirasi politik,” katanya. (p10/p2)

loading...
Click to comment
To Top