Prof Romli: Kasus Sumber Waras Terang-Terangan Melanggar Hukum – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Hukum

Prof Romli: Kasus Sumber Waras Terang-Terangan Melanggar Hukum

FAJAr.CO.ID, JAKARTA- Pakar Hukum Pidana Prof. Romli Atmasasmita menegaskan jika kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras telah melanggar hukum, bahkan pelanggaran itu dilakukan secara terang-terangan.

“Saya baca Laporan BPK, saya baca semua perpresnya juga. Memang ada pelanggaran-pelanggaran. Bukan hanya hukum, (tapi juga) kepatutan, asas-asas pemerintahan yang baik. Itu diatur Undang-Undang Nomor 30/2014, semua penyelenggara negara harus mengikuti asas-asas itu. Dan kalau itu dilanggar muncullah perbuatan melawan hukum,” kata pakar hukum pidana Prof. Romli Atmasasmita dalam program Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa 21 Juni 2016.

Lanjut Guru besar Unversitas Padjajaran Bandung itu, pembelian lahan Sumber Waras seharga hampir Rp 1 triliun itu dilakukan dengan cara yang tidak baik dan benar, sesuai dengan aturan.

“Lebih dari 10 dokumen yang tidak dibuat, namun dibuat setelah transaksi. Dokumen fiktif, back date malah. Itu terjadi di dalam proses (pembelian lahan Sumber Waras) ini,” lanjut dia. “Bahkan yang saya khawatirkan, Pergub penetapan NJOP (Jalan Kiai Tapa) 20 juta oleh Jokowi selaku gubernur, bukan Ahok. Itu saya lebih khawatir karena tanggalnya kalau di back date ditandatangani salah seorang pejabat, masalah besar dari segi hukum. Siapa yang memberikan advice hukum?” sambung dia.

Karenanya Romli menyesalkan pendapat KPK yang menyebut tidak ada perbuatan melawan hukum. Dia khawatir jika kasus Sumber Waras didiamkan maka banyak kepala daerah yang menggunakan pola yang sama.

“Sebenarnya, kalau audit itu diminta investrigasi, yang namanya indikasi berubahlah menjadi nyata, riil. Dan karenanya kerugian negara yang dikatakan BPK adalah riil setelah audit investigasi. Dan itu diminta oleh kpk. bukan BPK menyampaikan. Kalau diminta, UU BPK menyebut wajib menindaklanjuti apapun risikonya, baik terhadap Pemda DKI mauu KPK. Kalau tidak dilaksanakan ada pelangaran disana, ada ancaman pidana.” demikian kata Romli

To Top