DPR Minta Mendagri Jelaskan 72 Perda Pendidikan yang Dibatalkan – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Nasional

DPR Minta Mendagri Jelaskan 72 Perda Pendidikan yang Dibatalkan

hadi-mulyadi_1_20160330_215105

FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Sebanyak 72 Peraturan Daerah (Perda) terkait pendidikan, ikut dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, dari total 3.143 Perda yang dibatalkan.

Anggota Komisi II DPR Hadi Mulyadi meminta agar Mendagri Tjahjo Kumolo menjelaskan secara rinci dan tertulis alasan pembatalan ke- 72 perda tersebut. Pasalnya, dalam raker dengan Komisi II pada Rabu (23/6), Mendagri menyatakan pembatalan perda hanya fokus pada persoalan investasi, retribusi, dan pajak.

“Tapi, setelah kami telaah dari ribuan perda itu, ada pembatalan perda yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan,” jelas Hadi Mulyadi (Jumat, 24/6).

Perda pendidikan yang dibatalkan itu di antaranya Perda 14/2003 Kabupaten Nias Sumatera Utara tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Perda 4/2010 Kepulauan Riau tentang Penyelenggaraan pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Batam, Perda 5/2009 Kabupaten Sarolangun Jambi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah Gratis, hingga Perda 5/2014 Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat tentang Pendidikan Gratis.

Legislator dari dapil Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ini juga meminta bagi pemerintah daerah yang menolak atas pembatalan perda ini dapat segera mengajukan keberatan kepada Presiden dan Menteri, selambat-lambatnya 14 hari, yaitu pada 1 Juli 2016, sebelum berlakunya cuti bersama Hari Raya Idul Fitri.

“Karena di proses pembatalan itu, sesuai Pasal 251 ayat 7 dan 8 UU Pemda, pemda memiliki tenggat waktu 14 hari mengajukan keberatan, maka setidak-tidaknya pada 1 Juli ini, pemda yang keberatan bisa mengajukan keberatan ke Presiden dan Kemendagri,” demikian politikus PKS ini. [zul]

loading...
Click to comment
To Top