Luthfi Amin: MK Bakal Kabulkan Gugatan PPP Djan Faridz – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Politik

Luthfi Amin: MK Bakal Kabulkan Gugatan PPP Djan Faridz

195717_518701_djan_jumpers

FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Masalah keabsahan kepengurusan di kubu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum juga mendapat titik terang. Hingga saat ini PPP kepengurusan ketua umum Djan Faridz masih terus memprosur masalah ini di rana hukum.

Pengamat hukum TUN, Luthfi Amin, menduga bahwa Majelis Hakim MK akan mengabulkan gugatan PPP Djan Faridz.

“Mahkamah Konstitusi adalah pengawal konstitusi di negeri ini. MK harus menjaga marwah UUD 1945 yang telah dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan,” ucap Luthfi Amin, Minggu (26/6).

Jelas dia, konflik PPP berlanjut akibat Menkumham terlalu mencampuri urusan PPP. Menkumham juga telah menafsirkan UU Parpol semaunya sendiri dengan menginjak-injak norma hukum dan ‘asbabun nuzul’-nya UU Parpol tersebut disahkan.

“Akibatnya, Menkumham justru menyebabkan konflik PPP semakin berlarut-larut dan akibatnya kepastian hukum di negeri ini terancam,’ ujar Luthfi Amin.

Menurutnya, ahli TUN di negeri ini setuju agar MK membuat penafsiran UU Parpol sesuai UUD 1945. Hal ini tercermin dari saksi ahli TUN yang menjadi saksi dipersidangan baik dari penggugat (Prof Leica, Prof. Natabaya, Prof. Yusril Ihza Mahendra) maupun dari kubu Romi (W. Riswan Tjandra) sepakat agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan PPP Djan Faridz untuk membuat penafsiran UU Parpol sehingga tidak ada lagi ruang bagi siapapun termasuk Menkumham baik untuk kasus PPP sekarang dan kasus lain di masa yang akan datang membuat penafsiran sendiri-sendiri sesuai dengan kepentingannya.

Luthfi Amin melanjutkan, bahwa Putusan MK itu akan mengembalikan kepastian hukum di negeri ini. Putusan itu seperti oase harapan di tengah carut marutnya penegakan hukum di Indonesia saat ini.

Dia menambahkan, apabila MK mengabulkan gugatan PPP Djan Faridz, maka dengan sendirinya SK Kubu Romi batal demi hukum. Menkumham juga wajib mengesahkan DPP PPP Muktamar Jakarta.

“Publik berharap pasca putusan MK nanti, PPP kembali bersatu secara permanen. Bagaimanapun juga, PPP adalah pilar demokrasi di negeri ini. Peran sertanya secara maksimal sangat diperlukan dalam rangka membangun bangsa ini,” tandas Luthfi Amin. [rus]

loading...
Click to comment
To Top