Andi Fauziah Minta Kemenkes Umumkan RS yang Gunakan Vaksin Palsu – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Kesehatan

Andi Fauziah Minta Kemenkes Umumkan RS yang Gunakan Vaksin Palsu

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI dari Dapil Sulsel 3 Fraksi Golkar, Andi Fauziah Pujiwatie Hatta meminta Kementerian Kesehatan untuk mengumumkan nama-nama rumah sakit yang langganan atau menggunakan vaksin palsu.

Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat lebih “awareness” dan berhati-hati memilih vaksin. Meskipun memang disadari hal tersebut akan memberikan dampak negatif kepada rumah sakit yang bersangkutan. Akan tetapi, dikatakan Andi Ichi, sapaan akrabnya ini berkaitan dengan nyawa hidup balita, generasi penerus bangsa.

“Saya minta Kementerian Kesehatan umumkan RS mana yang menggunakan vaksin palsu tersebut. Memang sih akan menimbulkan gejolak dimasyarakat utamanya kepada pihak RS. Akan tetapi, disini masyarakat sebagai pengguna dapat lebih berhati-hati,” ujarnya kepada Fajar Media Center (FMC) usai rapat paripurna DPR RI, Senin 27 Juni 2016 di Gedung Nusantara I KOmpleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Selain itu, Andi Ichi juga meminta pemerintah daerah agar lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap ketersediaan obat-obatan. “Kalau RS yang milik pemerintah sudah jelas distributor obatnya. Nah, yang jadi masalah disini RS swasta. Ini yang masih kurang pengawasannya,” sebutnya.

Dari segi harga vaksin asli dengan yang palsu memang cukup jauh perbedaannya. “Iya bisa Rp200 ribu sampai Rp400 ribu-loh perbedaan harganya. Nah, jika dikalikan banyak jumlahnya, pastilah keuntungannya menggiurkan,” jelasnya.

Dari segi pengawasan ada BPOM. Namun, lanjut Andi Ichi, kewenangan yang dimilikinya sangat terbatas. Hanya bisa mengawasi, tetapi tidak bisa menindak atau memberikan sanksi.

“Selama ini jika BPOM menemukan ada obat atau makanan yang tidak sesuai peraturan, hasil laporannya itu lalu diberikan ke pihak berwenang untuk melakukan tindakan,” ucapnya.

Sehingga, Komisi IX DPR RI juga sudah saatnya perlu merumuskan adanya UU tersendiri yang mengatur soal obat, sehingga kewenangan BPOM disini tidak hanya sebatas mengawasi tetapi juga menindak. (idr/fmc)

Click to comment
To Top