Mediasi Warga Dadap dan Pemkab Tangerang Batal, MNKBD: Ada Settingan – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Nasional

Mediasi Warga Dadap dan Pemkab Tangerang Batal, MNKBD: Ada Settingan

image
Foto: TEMPO

Mediasi antara Masyarakat Nelayan Kp. Baru Dadap (MNKBD) dengan pihak Pemkab. Tangerang hari ini di Komnas HAM, Jakarta batal. Masyarakat Dadap melakukan walk out di saat mediasi tengah berlangsung karena forum dianggap tidak kondusif.

Masyarakat menilai, pihak Pemkab. Tangerang mendatangkan massa yang tidak berkepentingan yang mengaku sebagai “warga Kp baru Dadap” masuk ke dalam ruangan untuk mengadu domba Masyarakat Nelayan Kp. Baru Dadap.

Waisul Kurnia selaku Koordinator Forum Masyarakat Nelayan Kp. Baru Dadap mengatakan bahwa masyarakat memilih menolak melanjutkan mediasi hari ini dengan pihak Pemkab. Tangerang karena ruangan dirasa tidak steril.

“Banyak pihak yang tidak berkepentingan ikut masuk ke ruangan, masyarakat kampung baru dadap merasa seperti diadu domba oleh pihak Pemkab. Tangerang, maka masyarakat memilih walk out untuk tidak melanjutkan,” ujarnya dalam rilis yang diterima Fajar hari Senin (27/6) malam.

Waisul menambahkan bahwa pihak yang tidak berkepentingan tersebut bukan merupakan warga kampung Baru Dadap yang tergusur, dan diindikasikan merupakan massa diluar dadap yang pro kepada Bupati dan tidak tahu masalah.

“Pihak yang tidak berkepentingan tersebut mengaku sebagai warga Dadap, padahal mereka bukan warga Kp. Baru Dadap yang akan terkena dampak, warga yang terkena berada RW 03, 02, dan 01,” jelas Waisul.

Sementara menurut perwakilan Masyarakat Nelayan Kp. Baru Dadap yang bernama Dede, pihak yang diindikasikan massa yang pro pihak Pemkab. Tangerang tersebut juga ikut masuk berargumentasi di forum mediasi. Tentu saja ruangan menjadi tidak kondusif karena mediasi yang terjadi adalah intimidasi dan bentuk dukungan untuk rencana penggusuran dari pihak yang tidak berkepentingan tersebut.

“Tentu saja ini merupakan intimidasi secara mental terhadap kami. Sebab di dalam ruangan massa yang tidak berkepentingan yang mengaku ‘warga Dadap’ tersebut berargumentasi pro terhadap rencana penggusuran. Sudah jelas kami pastikan bahwa ini setting dari pihak Pemkab. Tangerang mengadu domba kami sesama masyarakat,” tudingnya.

Selain menganggap bahwa terdapat setting agar suasana tidak kondusif, Masyarakat Nelayan Kp. Baru Dadap juga menginginkan agar Bupati Kabupaten Tangerang hadir secara langsung, sehingga bisa langsung memutuskan. Bupati lah yang memiliki keputusan tertinggi di Pemkab. Tangerang

Maka dengan *walk out*-nya Masyarakat Nelayan Kp. Baru Dadap dengan pihak Pemkab. Tangerang ini, Komnas HAM akan melakukan re-schedule atau jadwal ulang kembali mediasi pasca Hari Raya Idul Fitri.

Warga Dadap ingin di mediasi selanjutnya tercipta situasi yang kondusif untuk dilakukan mediasi dengan hanya mengundang pihak yang berkepentingan. Salah satunya adalah dengan hanya mengikutsertakan warga yang tergusur paksa yaitu (RW 01, RW 02, RW 03) dan pihak pemerintahan.

Warga juga berharap agar mediasi situasi yang kondusif juga diwujudkan di luar sidang mediasi dengan menghentikan seluruh intimidasi dalam bentuk apapun terhadap warga.

loading...
Click to comment
To Top