Komisioner Ombudsman Bela Fadli Zon Soal Kunjungan Anaknya ke New York – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Nasional

Komisioner Ombudsman Bela Fadli Zon Soal Kunjungan Anaknya ke New York

La Ode Ida

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisioner Ombudsman RI La Ode Ida menilai permintaan Wakil Ketua DPR Fadli Zon kepada pihak KJRI New York agar putrinya dijemput atau didampingi, sebagai hal yang lumrah. Karenanya, Ida meminta hal itu tidak didramatisir.

“Menurut saya, tidak ada yang berlebihan sebab Fadli adalah pejabat negara (pimpinan DPR) yang juga butuh suasana aman jika anaknya melakukan perjalanan ke luar negeri untuk suatu urusan tertentu. Pihak KBRI harusnya menganggap permintaan fasilitas tersebut sebagai bagian dari tugasnya dan tidak perlu didramatisir,” kata Ida, Selasa (28/6).

Di berbagai kedutaan besar negara lain pun lanjut Ida, tidak sedikit yang melakukan pelayanan tertentu terhadap anak kandung pejabat negaranya yang berkunjung. “Kecuali Fadli minta pihak KBRI untuk membiayai anaknya, itu baru berlebihan,” tegas mantan wakil ketua DPD RI ini.

Ditegaskan Ida, seorang anak yang melakukan perjalanan ke luar negeri selayaknya memang harus didampingi oleh orang yang lebih tahu dan familiar dengan negara yang dikunjungi dan masyarakatnya.

“Fadli sebenarnya bisa mendampingi sendiri, tapi karena masih menjalankan tugas negara, ya tidak salah kalau minta pihak aparat KBRI di New York untuk sekedar memberi petunjuk kepada putrinya agar tidak menghadapi masalah saat berada di sana,” ujarnya.

Pada saat putrinya didampingi atau diberi petunjuk itulah, kata Ida, Fadli tidak merasa waswas. “Sekali lagi, Fadli adalah pimpinan lembaga wakil rakyat yang harus bekerja dengan tenang, di mana pihak KBRI di New York perlu membantunya,” tegasnya.

Ida mengakui, saat ini memang era keterbukaan, transparansi, di mana pejabat publik selalu berpotensi untuk ‘ditelanjangi’, dan seolah-olah tak punya hak anak atau keluarga mereka dilayani sepantasnya.

“Pada saat yang sama pihak masyarakat merasa sangat gandrung atau terpuaskan ketika mengata-ngatai kelakuan pejabat negara. Apalagi mereka adalah pejabat politik, selalu saja permintaan pelayanan atau fasilitas dianggap sesuatu yang aneh,” pungkasnya. (fas/jpnn)

loading...
Click to comment
To Top