Fahri Hamzah Ajukan 41 Alat Bukti – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Hukum

Fahri Hamzah Ajukan 41 Alat Bukti

20160405175345439

FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Kuasa hukum Fahri Hamzah, Mujahid A.Latief, mengajukan 41 alat bukti dalam persidangan yang dihadapi kliennya pada, Rabu 29 Juni 2016, sebagai sidang pengajuan alat bukti.

Sidang terkait gugatan terhadap pejabat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Imam, Salim Segaf Al-Jufri, Hidayat Nurwahid. Dalam sidang tersebut, pihak Fahri mengajukan alat bukti, sebagaimana yang telah dilakukan oleh pejabat partai. Sesuai dengan  pernyataan yang pernah disampaikan pada Oktober 2015 lalu, bahwasanya tidak akan ada pergantian pimpinan DPR dan MPR RI dari partai PKS.

“Pada  tanggal 10 Oktober 2015, yang intinya Ketua MS meminta Penggugat terus bekerja dan menegaskan tidak ada pergantian pimpinan DPR RI dan MPR RI  yang berasal dari PKS. Pernyataan ini menunjukkan pengakuan terhadap prestasi dan kinerja Fahri Hamzah sebagai pimpinan DPR RI,” kutip Mujahid, yang dikirim ke redaksi Fajar.Co.ID, melalui pers rilisnya, Rabu (29/8)

Lanjut Mujahid, klienya pernah dijebak oleh Salim Segaf, yang meminta bertemu dengan Fahri Hamzah melalui Whatsapp. Pertemuan tersebut kemudian diklaim sebagai pertemuan formal atas nama institusi. Dijelaskan, pertemuan tersebut tidak bisa diklaim sebagai pertemuan institusi, karena setiap institusi partai memiliki mekanisme tersendiri dalam melakukan pertemuan formal.

“Pertemuan antara Fahri hamzah dan Salim Segaf itru kemudian berujung pada jebakan terhadap klien saya. Usai pertemuan tersebut, Salim Segaf langsung mengajukan surat pernyataan mundur dari Fahri Hamzah ke Sunmandjaja Rukmandis, dan diklaim dalam tanda tangan tersebut adalah tanda tangan Fahri,” ujarnya.

Sesuai dengan bukti yang dimiliki oleh Fahri, mengisyaratkan jika, tidak ada kesalahan yang dilakukan, sebagaimana delik yang dituduhkan Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO). Dikatakan, setelah pewngajuan surat oleh Salim Segaf, diperalatkan oleh petinggi partai lainnya untuk mendepak Fahri dari jabatannya, serta dari kkeanggotaan partai.

Akibat dari penolakan menandatangani surat tersebut, lanjut Ujahid, Salim Segaf mengatakan bahwa akan ada konsekwensi yang berujung pada panggilan Fahri oleh BPDO.

“Surat panggilan BPDO dan Surat Panggilan Majelis Tahkim kepada Fahri Hamzah dan tanggapan atas surat-surat tersebut oleh FH. Keseluruhan surat tersebut cacat hukum karena tidak mengikuti standar sesuai AD ART dan Pedoman Partai. Dominasi pendekatan kekuasaan menyebabkab mereka tidak menggunakan sense of justice,  principle of morality dalam menegakkan aturan” jelanya.

Berdasarkan bukti yang sudah disiapkan, dapat disimpulkan bahwa permintaan mundur pertama kepada Fahri, yang berujung pada pemecatan tidak dihasilkan melalui mekanisme syuro. “Keputusan besar untuk meminta Fahri, mundur dari pimpinan DPR RI dihasilkan hanya melalui pembicaraan informal, beberapa orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam AD/ART,” terangnya.

Mujahid juga menegaskan, dokumen yang diajukan ini menyimpulkan adanya pola “tujuan menghalalkan cara”, sehingga  tindakan para tergugat pada dasarnya tidaklah didasarkan pada akal sehat, dan ilmu hukum serta jauh dari pertimbangan keadilan. “Pengakuan atas hak-hak pribadi seseorang sebagai warga negara, semuanya dilakukan demi menjalankan misi yang penting, Fahri disingkirkan dari PKS, Partai yang ikut dia dirikan dan besarkan sepanjang hayatnya,” tegas Mujahid.

loading...
Click to comment
To Top