KPK Bidik Anak Buah Wiranto Di Kasus Reklamasi – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

Hukum

KPK Bidik Anak Buah Wiranto Di Kasus Reklamasi

FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Setelah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, dikasus suap Ranperda Reklamasi teluk Jakarta Utara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kembali melakukan panggilan kepada dua anak buah Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto, yakni Zainudin dan Ruslan Amsyari.

Keduanya diperiksa sebagai saksi pada kasus mantan ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Sanusi. Selain anggota DPRD, KPK juga memanggil Kepala Dinas Tata Air Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Teguh Hendrawan. Sama seperti dua anggota DPRD, Teguh juga akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Mohamad Sanusi.

“Mereka diperiksa untuk tersangka MSN (Mohamad Sanusi),” kata Pelaksana harian Yuyuk Andriati di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (29/6).

Selasa kemarin (28/6), penyidik KPK memanggil anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Hanura Syarifuddin serta anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Nasdem H. Subandi untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan suap pembahasan dua Raparda tentang reklamasi pantai utara Jakarta yang menyeret Sanusi, Presdir PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja serta Personal Assistant PT Agung Podomoro Land Trinanda Prihantoro.

Pemanggilan sejumlah anggota DPRD tersebut untuk menggali dugaan aliran dana suap kepada pihak-pihak lain di Kebon Sirih.

KPK memang sedang gencar memeriksa sejumlah anggota DPRD yang diduga menerima aliran uang suap dari pengembang proyek reklamasi pantai utara Jakarta. Hal ini diketahui dari pemeriksaan  chairman Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan pada Senin lalu (27/6).

Dalam kasus dugaan suap pembahasan dua  Raperda tentang reklamasi pantai utara Jakarta, KPK sudah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka adalah Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi, Presdir PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja, dan Personal Assistant PT Agung Podomoro Land Trinanda Prihantoro.

Sanusi diduga menerima suap sebesar Rp 2 miliar‎ dari Ariesman terkait dengan pembahasan dua Raperda reklamasi Pantai Utara Jakarta. Diduga uang tersebut untuk mempercepat pembahasan Raperda serta untuk menghilangkan kontribusi tambahan sebesar 15 persen untuk pengembang proyek reklamasi. [ysa]

loading...
Click to comment
To Top