Tiga Petinggi Lippo Group Didakwa Suap Panitera PN Jakpus – FAJAR.co.id

FAJAR.co.id

exciting-banten
Hukum

Tiga Petinggi Lippo Group Didakwa Suap Panitera PN Jakpus

Pengadilan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kasus dugaan suap terkait pengajuan peninjauan kembali (PK) perkara Lippo Group di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mulai memasuki tahap persidangan. Sidang dengan terdakwa pegawai PT Artha Pratama Anugerah (anak usaha Lippo), Doddy Ariyanto Supeno digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (29/6).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK mendakwa Doddy Ariyanto Supeno bersama-sama Eddy Sindoro selaku Presiden Komisaris Lippo Group, Hery Soegiarto selaku Direktur PT Metropolitan Tirta Perdana, dan Ervan Adi Nugroho selaku Presiden Direktur PT Paramount Enterprise International.

Mereka dan Wresti Kristian Hesti didakwa menyuap Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution dengan uang sebesar Rp 150 juta.

“Dengan maksud agar Edy Nasution menunda proses pelaksanaan Aanmaning terhadap PT Metropolitan Tirta Perdana (MTP) dan menerima pendaftaran Peninjauan Kembali PT Across Asia Limited (AAL), meskipun telah lewat batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang,” kata Jaksa Fitroh Rohcahyanto saat membacakan surat dakwaan.

Jaksa Fitroh mengatakan, berawal saat Eddy Sindoro mengangkat Wresti Kristian Hesti untuk melakukan pendekatan dengan sejumlah pihak terkait perkara yang tengah dihadapi Lippo Group.

Serta, mengangkat Doddy dengan tugas menyerahkan dokumen maupun uang kepada pihak-pihak lain terkait perkara. Di antara perkara yang tengah dihadapi adalah perkara Niaga antara PT MTP dan PT KYMCO, dan perkara antara PT AAL dengan PT First Media. Terkait perkara-perkara itu, Wresti meminta bantuan kepada Edy Nasution.

Fitroh memaparkan, ihwal penundaan Aanmaning perkara Niaga antara PT MTP dan PT KYMCO, Eddy Sindoro memerintah Wresti untuk mengupayakan penundaannya. Setelah Wresti menemui Edy Nasution pada 14 Desember 2015, Edy menyetujui untuk menunda proses Aanmaning selama satu bulan dengan imbalan Rp 100 juta.

“Kemudian Wresti meminta persetujuan Eddy Sindoro bahwa uang Rp 100 juta akan diminta dari Hery Soegiarto dan Eddy Sindoro menyetujuinya,” ujar Jaksa Fitroh.

Setelah uang siap, Doddy Ariyanto Supeno melakukan pertemuan dengan Edy Nasution di Basement Hotel The Acacia Senen, Jakarta Pusat, pada 18 Desember 2015. Dalam pertemuan itu, Doddy menyerahkan uang Rp 100 juta kepada Edy Nasution.  Terkait perkara kedua Lippo Group yakni pengajuan PK perkara niaga PT Across Asia Limited (AAL) melawan First Media.

Jaksa Fitroh menyebut PT AAL dinyatakan pailit berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Juli 2013. Namun, putusan tersebut telah diberitahukan PN Jakarta Pusat kepada PT AAL pada 7 Agustus 2015.

Hingga batas waktu 180 hari berdasar UU Kepailatan, PT AAL tidak kunjung mengajukan upaya hukum PK. Hingga pada Februari 2016, Eddy Sindoro memerintahkan Wresti mengupayakan PK ke PN Jakarta Pusat.

Atas perintah itu Wresti kembali menemui Edy Nasution dan memintanya menerima pendaftaran PK PT AAL meskipun telah melewati batas waktu. Setelah melobi Edy dan menjanjikan imbalan sebesar Rp 50 juta, Edy pun menyetujuinya.

“Selanjutnya Wresti Kristian melaporkan kepada Eddy Sindoro, di mana Eddy Sindoro menyetujui dan menyampaikan uang akan disediakan oleh Ervan Adi Nugroho,” tutur Jaksa Fitroh.

Setelah pengajuan PK didaftarkan, Ervan menghubungi Wresti dan memberitahukan bahwa uang untuk Edy Nasution sudah dapat diambil. Uang itu kemudian diserahkan kepada Doddy Ariyanto Supeno untuk diberikan ke Edy Nasution.

Uang Rp 50 juta itu lantas diberikan Doddy Ariyanto kepada Edy Nasution di Hotel Acacia pada 20 April 2016. “Dan sesaat setelah penyerahan uang, terdaksa dan Edy Nasution ditangkap petugas KPK,” pungkasnya.

Atas perbuatannya, Doddy Ariyanto dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo Pasal 65 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. (put/jpg)

loading...
Click to comment
To Top